oleh

SK PSSI Soal Gaji Pemain Tuai Polemik, Exco Mengaku Tidak Tahu

Sumeks.co – Baru dirilis pada 17 November lalu, surat keputusan PSSI terkait gaji dan kontrak pemain-pelatih akibat penundaan kompetisi memunculkan banyak polemik.

Terutama dari pihak klub. Banyak yang merasa SK yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan itu harus direvisi.

Salah satu yang paling kencang menyuarakan revisi adalah PSMS Medan. Sekretaris PSMS Julius Raja mengatakan, benar SK tersebut tidak bisa memuaskan banyak pihak seperti yang dikatakan Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Namun, yang jadi masalah, banyak kesalahan mendasar yang ada di dalamnya. Selain tanggal yang ditulis tangan, Julius heran dengan waktu yang ditulis PSSI soal batasan gaji maksimal 25 persen yang harus dibayarkan klub kepada pemainnya.

Yakni, periode Oktober sampai Desember. ’’Padahal sekarang sudah November. Yang Oktober sudah kami bayarkan. Kami bayar 60 persen. Kan pembayaran gaji Oktober awal bulan untuk pesepak bola dan pelatih,’’ bebernya kemarin (18/11).

Karena itulah, Julius berharap ada revisi. PSSI harus mengubah periode Oktober hingga Desember untuk batasan gaji pemain-pelatih maksimal 25 persen. ’’Kami minta sampai Januari. Jadi periode November sampai kompetisi benar-benar dipastikan berjalan lagi tahun depan. Oktober hapus saja karena sudah lewat kan?’’ ujarnya.

Kenapa demikian? Dia menyebut hal itu untuk mengantisipasi ketidakjelasan kompetisi. Menurut dia, PSSI maupun PT LIB sampai saat ini belum bisa memberikan kepastian kapan kompetisi berjalan. Awal Februari untuk Liga 1 dan sepekan setelahnya untuk Liga 2 masih sebatas rencana karena sampai saat ini surat izin keramaian dari kepolisian juga belum didapat.

Selain itu, perihal nilai kontrak maksimal 60 persen yang harus dibayarkan klub kepada pemain-pelatih pada Januari tahun depan wajib direvisi. Sama halnya dengan alasan sebelumnya, Julius mempertanyakan apa jaminan PSSI maupun LIB kalau kompetisi akan berjalan pada Februari.

’’Karena itu, janganlah bilang bayar kontrak 60 persen itu mulai Januari. Perbaiki kalimatnya, bilang saja kontrak sebesar 60 persen itu berlaku ketika kompetisi sudah dipastikan berjalan. Jangan seperti sekarang,’’ tegasnya.

Julius juga merasa SK yang baru tidak berbeda dengan SK lama. Terutama perihal penundaan. Menurut dia, PSSI harus tegas. Sebab, jika Februari tahun depan kompetisi tidak bisa dijalankan, sudah tidak mungkin lagi mencari waktu pengganti ke depannya.

’’Sudah mustahil. Belum lagi ada Piala Dunia U-20 serta bersinggungan dengan kompetisi baru di tahun depan. Hentikan saja kompetisi kalau memang Februari tidak bisa jalan. Harusnya itu masuk ke dalam SK,’’ cetus Julius.

Soal ketidakjelasan kompetisi akan bergulir Februari tersebut juga disuarakan tim Liga 1 Persik Kediri. Media Officer Persik Anwar Kahar Basalamah menyatakan, SK tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan klub selama ini.

Terutama tidak ada tanggal pasti kapan kompetisi akan kickoff. ’’Karena yang paling penting bagi klub adalah kepastian kompetisi,’’ ujarnya.

Hal itu bukan tanpa sebab. Kepastian kompetisi berdampak besar bagi bisnis klub. Terutama soal kontrak kerja sama dengan para sponsor.

Jika kompetisi masih tidak pasti, sponsor tentu belum mau mencairkan dananya untuk klub. Klub sendiri akan kian kesulitan karena harus mempersiapkan diri untuk kompetisi di tengah kesulitan finansial seperti saat ini. ’’Sebenarnya klub ini dalam persimpangan,’’ katanya.

Sementara itu, tidak semua anggota exco mengetahui isi SK terbaru yang dirilis PSSI. Padahal, sebelum diterbitkan, SK itu wajib melalui rapat exco lebih dulu.

Anggota Exco PSSI Hasani Abdulghani mengaku tidak tahu isi SK tersebut. Dia mengungkapkan, memang rapat terakhir dilakukan akhir bulan lalu untuk membahas mengenai batasan gaji, kontrak pemain, hingga penundaan kompetisi. Tepatnya pada 28 Oktober.

’’Mungkin ada rapat lain lagi dengan beberapa anggota exco saja. Saya baru tahu isi SK dari Jawa Pos ini,’’ tuturnya.

Setelah dibaca, SK yang dirilis itu sangat salah. Bagi Hasani, SK federasi seharusnya tidak mengatur soal internal klub. Misalnya saja soal gaji hingga kontrak pemain. ’’SK dari federasi itu harusnya menyatakan kompetisi ditunda atau dibatalkan, itu saja,’’ bebernya.

Ya, meski ada, Hasani juga mengkritik SK tersebut masih penuh ketidakpastian. Belum adanya kejelasan kapan kompetisi digulirkan lagi. Alias tidak ada jadwal pasti dan tanggal kickoff-nya.

Berbicara soal gaji dan kontrak, PSSI seharusnya sadar ada lembaga yang lebih berhak mengatur soal itu. Misalnya saja di level NDRC (National Dispute Resolution Chamber) saja.

’’Soal kontrak, termasuk persentasenya, itu wilayah klub atau ada lembaga lain yang mengaturnya. Lembaga di bawah PSSI. Itu pendapat pribadi saya,’’ ungkapnya.(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya