oleh

Soal Jembatan Bahtera Sriwijaya, Walhi : Gubernur Tidak Berwawasan Lingkungan

Sumeks.co – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman telah sepakat dalam penetapan lokasi tapak jembatan Bahtera Sriwijaya yang akan menghubungkan kedua provinsi.

Pembangunan jembatan ini, bakal dimulai dari Desa Tanjung Tapah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) – Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan. Dengan estimasi panjang 13,5 kilometer, jembatan ini bakal jadi yang terpanjang di Indonesia.

Kedua Gubernur juga sepakat segera melakukan feasibility study. Sebuah studi kelayakan sebagai langkah konkrit dimulainya proyek prestisius ini. Sebuah hal yang sudah lama diidamkan oleh masyarakat kedua provinsi.

Bayangkan saja, untuk menuju Bangka, masyarakat Sumsel harus menyeberang dengan waktu belasan jam dari pelabuhan 35 Ilir beberapa tahun lalu. Namun setelah hadir pelabuhan TAA, waktu perjalanan laut bisa dipangkas hingga tak lebih dari lima jam.

Hadirnya jembatan yang menghubungkan kedua provinsi ini nanti diprediksi membuat perjalanan Sumsel-Bangka tak lebih dari satu jam perjalanan darat. Sektor ekonomi sudah pasti terdongkrak, inilah yang menurut Gubernur Herman Deru sebagai sebuah kemajuan yang patut dibanggakan.

“Kehadiran jembatan ini nantinya akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka dan mendorong datangnya banyak  investor di kawasan itu. Terlebih dengan telah beroperasinya Tol Trans Sumatra penghubung Palembang–Kayu Agung—Lampung,”ujarnya usai FGD Kamis (17/9).

Sayangnya, pernyataan Gubernur ini dinilai oleh Walhi Sumsel sebagai pernyataan yang tidak berwawasan lingkungan. Gubernur terang-terangan mengatakan akan membuka wilayah gambut yang seharusnya menjadi penopang ekosistem di kawasan pesisir.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Muhammad Hairul Sobri memprediksi kerusakan lahan akan semakin parah terjadi di kawasan tersebut, karena seiring pembangunan jembatan sebagai akses transportasi, akan muncul pula pembangunan terkait.

Misalnya, pergudangan, pemukiman, dan hal terkait lain yang tentu akan membuat ekosistem kawasan pesisir / mangrove itu rusak. “Jangan menjadikan ekonomi sebagai dalih untuk pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan,”katanya.

Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Wilayah Sumatera. (http://webgis.dephut.go.id)

Hairul menduga pembangunan ini hanya untuk kepentingan perluasan dan akses eksploitasi Sumber Daya Alam yang telah terjadi di kawasan tersebut oleh beberapa perusahaan besar, bidang HTI, sawit, dan pertambangan.

Pembangunan ini tentu akan mengorbankan nelayan dan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup mereka di perairan Selat Bangka dan pesisir. Rusaknya ekosistem akan berdampak kepada tangkapan yang semakin berkurang.

“Jadi, hutan lindung berupa kawasan mangrove yang selama ini sudah rusak kian terancam dengan adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan ini. Padahal gambut yang tersisa di OKI sedang diupayakan untuk direstorasi,”jelasnya.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hairul Sobri.

Oleh sebab itu, Hairul berharap Gubernur Sumsel maupun Gubernur Kepulauan Babel berpatokan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebelum kemudian membangun jembatan Bahtera Sriwijaya.

KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan /atau program.

“Dengan adanya KLHS, beberapa hal yaitu Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Dampak dan resiko Lingkungan  Hidup, Kinerja layanan ekosistem, efisiensi pemanfaatan SDA, tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati bisa diukur,”tambahnya.

Belum cukup sampai disitu, lokasi pembangunan di Desa Tanjung Tapah dan Desa Sebigin yang berada di pesisir juga perlu mempertimbangkan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (aja)

Komentar

Berita Lainnya