oleh

Soal Legalisasi Tambang Rakyat, HNU Temui Moeldoko

MUARA ENIM – Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) beserta staf dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim  dijadwalkan menghadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Dr Moeldoko di Jakarta, hari ini Kamis (24/6).

Pertemuan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang didampingi Asisten II H Riswandar SH MH, PU dan DLH dengan KSP untuk meminta percepatan legalisasi tambang rakyat di Muara Enim.

Asisten II Pemkab Muara Enim H Riswandar SH MH, mengatakan Pemkab Muara Enim bergerak cepat menyelesaikan tambang rakyat yang masih jadi polemik bagi masyarakat ataupun sejumlah asosiasi. Karena itu sejumlah langkah ditempuh diantaranya berkoordinasi ke pemerintah pusat.

“Besok (hari ini) dijadwalkan menghadap KSP, Moeldoko, untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai rencana legalisasi tambang rakyat yang diusulkan Pemkab Muara Enim,”kata Riswandar ketika dihubungi, Rabu (23/6).

Menurut Riswandar, apa yang disampaikan ke KSP juga merupakan aspirasi dari asoiasi tambang rakyat yang disampaikan ke Pemkab Muara Enim beberapa waktu lalu. Diantaranya aspirasi tersebut menjadikan tambang rakyat sebagai aktivitas legal yang mendapat payung hukum dari pemerintah.

Selain itu, pemkab juga menginisiasi agar tambang rakyat dibuatkan sebagai badan usaha desa (bumdes) atau koperasi sesuai keinginan dari asosiasi dengan bekerjasama perusahaan. Hanya saja untuk mewujudkan kerjasama tersebut, pihak perusahaan masih terganjal perizinan dari kementrian atau dirjen Minerba.

“Intinya perusahaan di Muara Enim mau menerapkan pola kerjasama yang diinisiasi Pemkab Muara Enim, sepanjang itu ada perizinan dari kementrian atau dirjen Minerba, untuk itu kami koordinasi ke KSP minta solusi,”jelasnya.

Lebih lanjut Riswandar menerangkan, jika konsep inisiasi disetujui, pihaknya belum dapat memastikan pola kerjasama yang akan dipilih yaitu Bumdes atau koperasi. Menurutnya, hal itu akan dilihat situasi dilapangan mengingat kedua pola kerjasama memiliki manfaat masing-masing.

“Pola kemitraan bumdes atau koperasi hampir sama, cuma kalau Bumdes artinya ada bagi hasil ke pemerintah daerah. Sementara kalau pola system Koperasi tidak karena murni ke anggota,”pungkasnya.(ozi/nop)

Komentar

Berita Lainnya