oleh

Soal Pajak, UMKM Pempek Tidak Perlu Cemas

PALEMBANG – Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek (Asppek), Yenny Anggraini, bertemu dengan Kepala BPPD, Sulaiman Amin pada Kamis (11/7). Pertemuan membahas isu yang kini berkembang.

Yaitu pengenaan pajak 10% terhadap seluruh pengusaha pempek yang ternyata salah persepsi. Menurut Yenny, yang akrab disapa Yenny Cek Molek, pertemuan ini sekaligus mengklarifikasi berita yang telah terlanjur berkembang.

“Setelah bertemu, diketahui jika yang dikenakan ini adalah pajak restoran yang sebetulnya sudah lama diterapkan. Tidak akan menyasar UMKM serta pedagang beromzet kecil,”ungkapnya.

Hanya saja, untuk lebih memaksimalkan pendapatan, Pemkot Palembang saat memasang alat pemantau, e-tax agar lebih transparan di toko dan restoran milik usaha besar. Sehingga, lanjut Yenny, akan ada pertemuan lanjutan terkait ini.

“(Pertemuan) antara pedagang pempek dari yang UMKM sampai yang besar terkait sosialisasi pemberlakuan pajak 10% ini, agar ada keterbukaan dan tidak salah persepsi antara pemerintah dan pengusaha pempek,”tambahnya

Persepsi yang muncul mengenai kutipan pajak terhadap seluruh pengusaha pempek, semakin tajam menyalahkan Pemerintah kota Palembang. Hal ini diakui oleh Kepala BPPD, Sulaiman Amin.

Oleh sebab itu, ia berharap agar setiap informasi yang muncul, bisa dipahami terlebih dulu. Pemkot Palembang, sangat mendukung perkembangan pempek sebagai kearifan lokal. Termasuk juga mendukung perkembangan UMKM di Palembang.

“Tidak untuk pedagang kecil apalagi yang baru memulai usahanya. Karena itu, kesalahan persepsi ini harus diluruskan,”kata Sulaiman. (aja)

Komentar

Berita Lainnya