oleh

Soal Pelanggaran Etik Firli, Dewas Masih Pelajari Laporan ICW

Sumeks.co – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku masih mempelajari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Kedua pejabat KPK itu dilaporkan ICW mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu.

“Masih dipelajari laporannya,” kata anggota Dewas KPK Albertino Ho dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Albertina menyampaikan, pihaknya masih mempertimbangkan akan memeriksa pihak pelapor maupun terlapor yakni Firli dan Karyoto. Laporan ICW tersebut berdasarkan petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal beberapa waktu lalu. Aprizal sendiri telah dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi,” kata Kurnia, Senin (26/10).

Pertama, menurut ICW, Firli bersikukuh mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, menurut ICW, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,” cetus Kurnia.

Kedua, sambung Kurnia, Firli menyebutkan dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud telah ditemukan tindak pidananya. Padahal Firli diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. “Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK,” beber Kurnia.

Ketiga, Kurnia memandang, tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK. “Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK,” ungkap Kurnia.

Keempat, lanjut Kurnia, tindakan Firli Bahuri mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. “Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial,” tegasnya.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto. Diduga, kedua pejabat lembaga antirasuah itu melanggar kode etik.

Tindakan keduanya diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya