oleh

Soal Surat Dukungan Perbakin Untuk Ketum KONI, Pengamat : Dilema Untuk Jabatan Gubernur

PALEMBANG – KONI Sumsel saat ini tengah menanti pucuk pimpinan yang baru. Nama yang paling menonjol sejauh ini adalah Hendri Zainuddin. Ia disebut telah mendapat dukungan sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga di bawah KONI.

Terbaru, adalah dukungan dari Pengprov Perbakin yang diketuai oleh Herman Deru. Dukungan muncul lewat surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh ketua yang juga merupakan Gubernur Sumsel tersebut. Surat ini beredar di kalangan awak media di Sumsel.

Dalam surat pernyataan juga disebutkan jika Perbakin Sumsel mendukung dan mengusulkan, serta hanya mengeluarkan satu surat untuk nama tersebut, yakni Hendri Zainuddin. Untuk menjadi Ketua KONI Sumsel untuk masa bakti 2019-2023.

Akan tetapi, kepada awak media beberapa waktu lalu, Herman Deru belum mau bicara terbuka mengenai dukungan tersebut. Namun ia memastikan siapa yang didukung, adalah orang yang berkomitmen untuk pembinaan prestasi olahraga Sumsel kedepan.

Namun, bagi pengamat politik Bagindo Togar, ada proses yang salah dalam Induk Organisasi Olahraga Sumsel yang berlanjut hingga saat ini. Yaitu terkait rangkap jabatan Kepala Daerah dalam kepengurusan KONI dan atau Kepengurusan Induk Olahraga.

Ketum KONI Sumsel sebelumnya, H Alex Noerdin yang juga Gubernur Sumsel juga melakukan rangkap jabatan. Namun, saat itu Alex beralasan telah mendapat restu Mendagri Tjahyo Kumolo demi Asian Games 2018. Iapun mundur usai perhelatan olahraga antar bangsa di Asia tersebut.

Surat Pernyataan Dukungan Perbakin Sumsel yang beredar di kalangan media

Saat ini, menurut Bagindo justru lebih mundur dari kepengurusan sebelumnya. Dimana Gubernur Herman Deru dicalonkan dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Pengprov Perbakin Sumsel yang notabene berada dibawah naungan KONI Sumsel.

“Akan dilematis ketika Herman Deru sebagai Ketua Perbakin Sumsel yang juga Gubernur, untuk patuh dan berperan sebagai Ketua Perbakin dihadapan pimpinannya nanti yaitu Ketua KONI. Tentu akan jatuh, jabatan Gubernurnya,”kata Togar.

Seharusnya hal ini telah disadari dan diantisipasi sejak sebelum Herman Deru dilantik sebagai Ketum Perbakin pada bulan Juli lalu. Secara politis akan menurunkan pula martabat Gubernur yang bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), tapi merupakan jabatan politik yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara di sisi lain, lanjut Togar, Ketua KONI Sumsel terpilih nanti, tentu harus mampu melakukan kordinasi kelembagaan, terkait keberadaan, pembinaan serta prestasi para atlet di seluruh Cabor. Terlebih jelang PON 2020 di Papua mendatang.

Justru kata Togar KONI Sumsel juga dituntut untuk harus menjaga integritasnya, dengan tidak menjadikan Perbakin sebagai anak emas, lantaran dipimpin oleh Gubernur. Ia kemudian mengkhawatirkan polemik dan kecemburuan yang munkin muncul dari cabang olahraga lain.

Permasalahan ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Apalagi, lanjut Togar sudah ada undang – undang yang mengaturnya. Yaitu Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

“Akhirnya pertanyaan sederhanapun muncul, Sanggupkah pengurus KONI Sumsel nanti memberi peringatan, teguran atau sanksi ,ketika prestasi Perbakin tidak maju signifikan,”tambahnya.

Polemik rangkap jabatan Kepala Daerah dengan induk organisasi olahraga bukanlah hal baru. Kasus yang paling mencuat di Indonesia adalah saat Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara 2018 lalu. Sempat beberapa bulan rangkap jabatan sebelum akhirnya mundur dari PSSI atas desakan banyak pihak.(aja)

Komentar

Berita Lainnya