oleh

Sosialisasi Hukum, Polres-KPUD Waspada Berita Hoak

MURATARA – Sosialisasi produk hukum pemilihan Bupati-wakil Bupati Muratara 2020, KPUD Muratara dan Polres Muratara, minta masyarakat jangan percaya berita hoaks. Hal ini ditegaskan langsung Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto melalui Kasat reskrim Polres Muratara, AKP Dedi Rahmad Hidayat, saat menjadi pembicara sosialisasi produk hukum Pemilu 2020 KPUD Muratara.

“Kapolres menyampaikan untuk masyarakat, agar mewaspadai bahaya berita hoaks yang sering menyebar melalui media sosial (Medsos). Karena informasi itu tidak jelas narasumber, dan selalu digunakan sebagai alat memecah belah,”katanya saat memberi materi di aula siti Rahma, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Senin (16/12)

Dia menyampaikan, dampak berita hoaks sangat terasa di 2019 lalu, ketika masyarakat indonesia tengah melakukan Pemilihan Presiden (Pilpres). Banyak yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan individu, atau golongan atau mendukung jargon mereka.

“Informasi yang di sebar di media sosial banyak yang tidak jelas sumbernya. Karena media sosial ditujukan sebagai pusat interaksi sosial, bukan seperti media masa atau rekan jurnalis yang benar-benar mengumpulkan informasi secara resmi untuk di sajikan ke publik,” bebernya.

Pihaknya meminta masyarakat tidak terlalu mengamini, informasi yang tidak jelas. Dan bisa mencari sumber-sumber informasi resmi seputar Pilkada 2020 mendatang di KPUD, Bawaslu, atau media-media resmi.

Pihak polres Mura mengungkapkan, ada beberapa point yang mesti di pahami dengan permasalahan Pemilu. Karena Pidana Pemilu sangat berbeda dengan kasus pidana umum. “Kalau ada yang dilaporkan harus betul-betul mempersiapkan, bukti-bukti dan saksi. Karena pidana pemilu sangat berbeda dengan kasus pidana umum,”timpalnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner Muratara Agus Maryanto melalui divisi hukum Handoko, mengungkapkan. Pihaknya sengaja mengundang pemateri dari Polres Muratara, dan Bawaslu untuk memberikan pemahaman seputar pelaksanaan hukum dalam tahapan Pemilu. “Karena nanti ada unit khusus Gakumdu yang khusus menangani permasalahan hukum seputar Pemilu,” ungkapnya.

Pihaknya juga sengaja mengajak, camat Kepala Desa dan sejumlah OPD di acara itu, agar informasi yang mereka sampaikan bisa di salurkan ke masyarakat.

“Nanti akan kita bagikan buku panduan dan tahapan pelaksanaan Pilkada. Supaya pak kades dan camat yang mempunyai wilayah, jika ada kekeliruan di masyarakat. Jadi ibu-bapak yang hadir di sini bisa langsung menjelaskan ke masyarakat ini aturannya,”tutupnya.(cj13)‎

 

Komentar

Berita Lainnya