oleh

Sssttt… BPKAD Tolak Digeledah

PALEMBANG – Selain menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Kejati) Sumsel, Kamis (17/9) lalu juga mencoba memeriksa dan menggeledah kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ogan Ilir. Namun pemeriksaan dan penggeledahan itu mendapatkan penolakan dari dinas tersebut.

Hal itu diungkapkan Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo, Jumat (18/9) saat menggelar rilis mengenai penggeledahan di Dinas PUPR terkait adanya dugaan korupsi proyek peningkatan jalan ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017.

“Pada hari itu (17/9) juga harusnya kami melakukan pemeriksaan dan menggeledah di dua tempat selain di Dinas PUPR juga di Dinas BPKAD, Namun di BPKA gagal kami lakukan karena dapat penolakan dari kepala dinasnya,” ungkap Zet.

Dirinya menyayangkan adanya penolakan penggeledahan itu, yang menurutnya itu sudah termasuk dalam kategori tindak pidana karena menghambat proses penyidikan untuk mengungkap suatu kasus.

“Penolakan itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Tindakan-tindakan seperti itu bisa menjadi tindak pidana baru karena menghambat proses penyidikan yang dilakukan. Itu bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan,” tegasnya.

Namun terhadap penolakan itu, Kejati Sumsel khususnya tim penyidik Tipidsus belum menentukan langkah selanjutnya.

“Saat ini kita fokus kepada menyelesaikan kasus awal mengumpulkan barang bukti yang saat ini sedang kami tangani,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas BPKA Ogan Ilir, Sofia Yohanis SE MM membantah adanya penolakan pemeriksaan terkait kasus yang saat ini ditangani oleh tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel.

“Tidak benar itu mas, tidak ada pemeriksaan dan tidak ada penolakan seperti yang dimaksudkan itu, silahkan saja mereka mengatakan seperti itu, no komen ya,” singkatnya saat dikonfirmasi via telepon Jumat (18/7)

Sebelumnya, Tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel lakukan penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Ogan Ilir, Kamis (17/9).

Pengeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Ogan Ilir tahun 2017, yang memasuki tahap penyidikan.

Berdasarkan perhitungan oleh BPK Provinsi Sumsel yang sudah dilakukan, diperkirakan kerugian negara yang terjadi pada proyek tersebut mencapai Rp3,2 miliar.

Adapun modus yang disinyalir adanya mark up dana pembangunan dalam proyek tersebut adalah mengurangi volume dari ketentuan hukum. Turut disita dalam penggeledahan itu beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus itu.

Namun, Tim penyidik Pidsus melalui Aspidsus Kejati Sumsel enggan membeberkan detail dokumen apa saja yang disita termasuk saksi serta tersangka.

“Mohon maaf, karena ini masih ranah penyidikan, kita belum bisa mengungkap secara detil dokumen apa yang disita, berikut tersangkanya,” kata Zet Tadung Alo didampingi Kasi Penyidikan Kejati Sumsel Hendriyanto SH MH. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya