oleh

Sudah Lima Bupati di Lampung Tersengat KPK

-Nasional-75 views

Sumeks.co-Jakarta-Sudah lima bupati di Provinsi Lampung tersengat gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Mayoritas, tersandung kasus gratifikasi, suap dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan proyek.

Dan yang menarik, dari lima bupati mayoritas merupakan kader terbaik Partai NasDem. Yakni Mutafa (nantan Bupati Lampung Tengah), Khamami (mantan Bupati Mesuji) dan Agung Ilmu Mangkunegara (Bupati Lampung Utara nonaktif).

Ya, Agung Ilmu Negara, baru saja menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Ia dibawa ke gendung KPK setelah terlilit OTT di rumah dinasnya, Minggu (6/10) malam. Secara tidak langsung, peristiwa ini jelas mencoreng Partai NasDem, terutama Ketua Umum Surya Paloh yang kerap mengumandangkan restorasi.

Peristiwa tersebut sontak membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo geleng-geleng kepala. Selain prihatin dengan peristiwa yang terjadi. Politikus PDI Perjuangan itu merasa heran dengan fakta yang ada.

Pasalnya, menurut Tjahjo, sistem tata kelola pemerintahan terkait penanggulangan praktik korupsi sebenarnya telah berjalan sehingga OTT oleh KPK terhadap kepala daerah tidak semestinya terjadi. “Kalau dijalankan dengan baik saya yakin tidak akan ada OTT. Karena sistem tata kelola semua jalan. Area rawan korupsi sudah sejak awal kami sampaikan, berkali-kali. Berulang kali,” tegas Tjahjo di Jakarta, kemarin (7/10).

Dari sisi perencanaan anggaran, masalah proyek, masalah dana hibah, dana bansos, jual beli jabatan, sampai masalah pembelian barang dan jasa, Kemendagri tak bosan-bosan selalu mengingatkan. ”Selalu dan selalu kita ingatkan. Hati-hati. Peristiwa di Lampung Utara, dengan tersangkutnya Bupati (Agung Ilmu Mangkunegara, red) jelas membuat saya kecewa. Prihatin atas kondisi ini,” ucap Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan, kepada para kepala daerah agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, terutama pada bidang-bidang tertentu. Dari perencanaan anggaran, proyek pemerintah, dana hibah, dana bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, sampai seleksi jabatan. ”Pekerjaan pada bidang-bidang tersebut rentan terjadi praktik korupsi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kemendagri, kata Tjahjo, juga konsisten mengajak kepala daerah yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk berdialog dengan KPK guna membangun sinergi pemberantasan korupsi.

“Nah, kalau sekarang masih terus terjadi, yang salah yang mana? Sistemnya sudah baik semua. Ya kembali kepada individu. kami sebagai Mendagri hanya mengingatkan mari sama-sama saling mengingatkan di antara kita, saling menjaga,” ucap Tjahjo.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan kasus yang menjerat AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Koperindag (koperasi, perindustrian dan perdagangan) di Kabupaten Lampung Utara.

Total ada tujuh orang terjaring OTT di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada Minggu (6/10) malam. “Sampai hari ini (kemarin, red) total yang diamankan tim KPK pada OTT berjumlah tujuh orang,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Sementara total uang yang diamankan dalam OTT tersebut sekitar Rp600 juta yang diduga terkait proyek di Pemkab Lampung Utara.

Agung Ilmu Mangkunegara sendiri telah menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin (7/10) pasca OTT pada Minggu (6/10). Agung datang mengenakan jaket kulit hitam itu tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB setelah dibawa melalui jalur darat dari Lampung.

Sejumlah wartawan yang melihat kehadirannya, langsung menanyakan seputar kabar dan kondisinya. Sayang, yang bersangkutan hanya melontarkan senyum kepada awak media sebelum memasuki gedung KPK.

Kabar penangkapan Agung juga telah diterima pengurus DPP Partai NasDem. Bahkan, DPW Partai NasDem Lampung telah menerima permintaan pengunduran diri Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, dari jabatan ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara agar dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang menimpanya dan menunjuk Imam Suhada sebagai penggantinya.

”Kita hormati keputusan mundur ini, agar beliau (Agung) dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang dihadapi,” terang Ketua DPW Partai NasDem Lampung Taufik Basari, melalui keterangan pers-nya, kemarin.

Menurutnya, pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh keluarga yang mewakili Agung Ilmu Mangkunegara mengingat yang bersangkutan belum dapat berhubungan dengan pihak luar.

Selain itu, terkait kasus korupsi, Partai NasDem tegas mengatur bahwa jika ada kader partai yang tersangkut kasus korupsi, hanya ada dua pilihan, yakni diberhentikan atau mengundurkan diri. ”Partai NasDem menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap prinsip fair trial tetap terjamin dalam proses yang tengah berlangsung,” terangnya.

Taufik menjelaskan, Partai NasDem juga mendukung berbagai langkah dan upaya dalam pemberantasan kasus korupsi, bahkan pencegahannya. ”Yang pasti kita tetap mendukung langkah pemberantasan korupsi, karena ini merupakan suatu langkah pencegahan agar tidak ada lagi yang bermain-main dengan persoalan korupsi,” kata Tobas, panggilan akrab Taufik Basari.

Tobas menjelaskan, DPW Partai NasDem Provinsi Lampung akan mengusulkan Imam Suhada sebagai Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara yang telah mengundurkan diri.

Imam Suhada adalah anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem yang baru terpilih untuk periode 2019-2024 sekaligus pengurus DPW Partai NasDem dengan jabatan Koordinator Pemenangan Daerah Lampung Utara-Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai NasDem Provinsi Lampung. ”Semoga dengan adanya ketua partai yang baru ini, bisa menjaga nama baik partai dan dapat menjaga keseimbangan dari partai tersebut,” ungkapnya. (riz/fin/ful)

Komentar

Berita Lainnya