oleh

Sumsel-Babel Raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel) meraih Anugerah Paritrana dari BPJS Ketenagakerjaan 2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/7).

Secara keseluruhan, ada 45 pemenang dari berbagai kategori yang dilombakan. Proses penilaian yang melibatkan pemprov, perusahaan, dan usaha kecil menengah (UKM), selesai di awal 2019.

Penghargaan ini bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenko PMK kepada para pemerintah daerah dan perusahaan yang mendukung penuh implementasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing sepanjang 2018.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan perusahaan yang berhasil meraih sekaligus menerima Anugerah Paritrana 2018. “Tahun ini ada 33 pemprov, 105 pemerintah kabupaten/kota, 89 perusahaan skala besar dan 80 perusahaan skala menengah serta 33 UKM yang berpartisipasi,” jelasnya.

Ada beberapa aspek penilaian. Di antaranya, aspek kebijakan, aspek penerapan, dan aspek kinerja. Lalu, ada wawancara dengan tim penilai. “Wawancara dilakukan bersama tim penilai independen yang terdiri dari ahli jaminan sosial, praktisi, pejabat kementerian, dan tentu saja dari BPJS Ketenagakerjaan,” terang Agus.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Arief Budiarto mengucapkan selamat kepada Pemprov Sumsel yang meraih juara II dan Pemprov Babel yang meraih juara III. Kata dia, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya para pekerja dan pengusaha.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. Arief bersyukur, di wilayah Sumbagsel meraih dua penghargaan untuk kategori Pemprov.

“Selain itu ada lima penghargaan untuk kategori perusahaan yang terdiri dari perusahaan sekala besar, menengah dan mikro,” bebernya.

Menurut Arief, peran pemprov dan pemerintah kabupaten/kota maupun dinas tenaga kerja yang mendukung terlaksananya program kerja BPJS Ketenagakerjaan melalui peraturan yang telah diterbitkan. Banyak pula koordinasi positif yang sangat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pengusaha.

“Saya harapkan, kordinasi dan harmonisasi yang baik ini tetap terjaga dan bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya,” tukas Arief.

Sementara itu, usai menerima penyerahan Anugerah Paritrana itu, Wagub Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan, penghargaan ini jadi bukti bahwa Pemprov Sumsel melalui dinas terkait dapat memberikan motivasi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk ke depan, masalah tenaga kerja ini akan terus menjadi perhatian kita,” tegasnya. Mawardi mengimbau semua perusahaan di Sumsel agar punya standar tersendiri dalam melaksanakan pekerjaan. Dia meminta per tiga bulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pemantauan.

“Cek langsung ke perusahaan. Kalau ada hal yang jadi tuntutan para pekerja, bisa cepat diketahui,” imbuhnya.

Kepala Disnakertrans Sumsel, H Koimudin menambahkan, sejak memimpin Sumsel beberapa bulan lalu, Herman Deru dan Mawardi Yahya, sudah membuat komitmen regulasi bagaimana melindungi tenaga kerja dari kepastian hukum dan bagaimana tenaga kerja sejahtera. Yakni lewat Surat Edaran Gubernur Nomor 560 Tahun 2019 tentang Perlindungan bagi Buruh Harian Lepas. Bahkan, agar tenaga lokal terserap dan ambil bagian dalam setiap kegiatan investasi di Sumsel, gubernur juga sudah membuatkan perda.

“Perdanya masih di Kemendagri, tak lama lagi turun,” ucapnya.

Dia menegaskan, Disnakertrans mendorong perusahaan agar mendaftarkan semua pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada gelaran pertama 2017, Sumsel tidak masuk nominator sama sekali. “Namun, tahun ini Sumsel masuk 13 nominator dan akhirnya meraih peringkat kedua Pemda yang dinilai memiliki komitmen untuk mensejahterakan pekerja,” tandas Koimuddin.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla meminta BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. “BPJS Ketenagakerjaan mempunyai daya yang sangat besar, (BPJS) kesehatan yang defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik. Karena apabila satu pihak banyak kesejahteraan, satu defisit maka bebannya kepada negara, ke pemerintah,” ujarnya.

Ia menyadari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang yakni menyediakan jaminan sosial bagi para pekerja yang nantinya pensiun. Beda dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya jangka pendek, yakni menyediakan biaya kesehatan saat pesertanya berobat. “Semestinya kedua lembaga bisa berkolaborasi karena tujuannya sama yakni mensejahterakan masyarakat,” tukasnya.(tha/ce1)

Komentar

Berita Lainnya