oleh

Survei Ombudsman tak Direspons Kepala Daerah

MUARA ENIM – Saat ini masih banyak kabupaten di Sumsel yang tidak merespons nilai hasil survei yang dilakukan Ombudsman terhadap pelayanan standar publik. Soalnya hasil penilaian yang disampaikan Ombudsman kepada kabupaten tersebut, ternyata tidak direspons oleh kepala daerah.

“Banyak kabupaten yang disurvei Ombudsman tetapi tidak mendapat respons dari kepala daerahnya,” jelas anggota Ombudsman Cabang Palembang, Asra Gunawan, Rabu (27/2).

Penegasan itu disampaikannya ketika menjadi pembicara pada acara pendampingan penerapan hasil kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2009 berlangsung di ruang rapat Bappeda Muara Enim.

Acara itu dibuka Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM bersama Plh Sekda Muara Enim Ir H Abdul Nadjib MM, dan pejabat pemkab lainnya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muara Enim yang telah memberikan respons terhadap hasil survei penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap standar pelayanan publik di kabupaten tersebut.

Menurutnya, suvei yang dilakukan Ombudsman bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat meningkatkan kwalitas pelayanan publik. Kemudian untuk perbaikan peningkatan kwalitas pelayanan publik.

“Untuk Muara Enim target tahun 2019 ini bukan lagi standar pelayanan publik tetapi tingkat kepuasan pelayanan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM menegaskan, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan perwujudan pelayanan kepada masyarakat. Baik perupa pelayanan administrasi, pelayanan barang maupun pelayanan jasa yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan perundang udangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (way)

Komentar

Berita Lainnya