oleh

Survey IPO : Kekecewaan Terhadap Presiden Joko Widodo Meningkat

Sumeks.co – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden terus meningkat. Sebanyak 51 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan 67 persen kecewa dengan kinerja Ma’ruf. Sebanyak 60 persen publik menginginkan adanya reshuffle kabinet.

Tingkat ketidakpuasan masyarakat terlihat dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020 lalu, kekecewaan kepada kinerja presiden meningkat dari 33,5 persen menjadi 51 persen. “Begitu halnya dengan Wapres, dari 42,5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen,” paparnya.

Menurut Dedi, faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Presiden dan Wapres adalah faktor kepemimpinan 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen dan empati atau aspiratif 53 persen.

Dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah cukup tinggi. Sebanyak 51 persen publik menilai kinerja bidang ekonomi buruk, dan 6 persen menilai sangat buruk. Jadi, jika diakumulasi ada 57 persen yang tidak puas dengan kinerja bidang ekonomi. Sementara itu, respons positif hanya mampu menyerap 43 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mendapat respons kepuasan publik hanya di urutan ke-6 dengan persentase 36 persen. “Persepsi ini cukup menegaskan jika performa Airlangga dianggap mengecewakan,” terang Dedi.

Menurut Dedi, kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38 persen) dan pengaruh lain (34 persen).

Sementara bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).

Dedi mengatakan, performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34 persen.

“Tertinggal jauh dari Mendagri Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen,” tuturnya.

Masih dalam kluster Kemenko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga mendapat respons kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi politik dan keamanan, yaitu kebebasan berbeda pendapat (49 persen), kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan pengaruh lainnya (31 persen).

Selanjutnya bidang sosial dan humaniora. Angka ketidakpuasan publik terhadap bidang sosial sebesar 50 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi sosial dan humaniora adalah pengelolaan toleransi (51persen), konflik sosial (46 persen), kesejahteraan (45 persen), keadilan (38 persen), dan hal lainnya (27 persen).

Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. “Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respons positif di masyarakat,” terang Dedi.

Selain angka ketidakpuasan yang cukup tinggi, banyak masyarakat yang mendorong adanya perombakan kabinet. Sebanyak 60 persen publik menginginkan reshuffle, 22 persen tidak setuju, dan 18 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Menteri yang menduduki urutan teratas untuk diganti adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 57 persen, kemudian disusul Menkominko Johny G Plate 55 persen, Menkumham Yasonna H Laoly 47 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 44 persen, dan Nadiem Makarim 40 persen.

Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, Jokowi memang beberapakali marah. Masyarakat pun menganggap presiden akan melakukan reshuffle, tapi ternyata hal itu tidak dilakukan. Menurut dia, kondisi sekarang memang berbeda karena adanya pandemi. Jadi, Jokowi hati-hati dalam melakukan perubahan kabinet.

“Walaupun ada menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, tapi saat ini mungkin dianggap kurang tepat untuk reshuffle,” terang Siti yang ikut membedah hasil survei IPO.(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya