oleh

Sutarno : Jangan Terburu-Buru Sekolah Tatap Muka

PRABUMULIH – Hari pertama tahun ajaran baru, tak sedikit sekolah di kota Prabumulih yang masih menerapkan sekolah tatap muka terutama bagi siswa baru baik SD, SMP dan SMA. Kendati menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan namun kebijakan sekolah yang menerapkan sistem tatap muka itu mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

“Kita lihat dari sekolah dan mengacu pada aturan pemerintah pusat. Ya ditunda dulu (sekolah tatap muka, red) untuk menekan penyebaran covid-19,” jelas Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, Senin (13/7).

Disinggung apakah kebijakan yang mewajibkan murid masuk sekolah di hari pertama menyalahi aturan? Politisi Golkar itu menegaskan, yang jelas pasti ada resiko kalau kita membuka untuk sekolahan. “Untuk mengurangi resiko itu, kita lihat dulu dan sejatinya tidak usah buru-buru apalahi kita juga penyangga daerah lain,” jelasnya seraya menyebut banyak dari Kabupaten/Kota lain yang juga menimbah ilmu di kota nanas.

Terlebih, kata dia. Penyebaran Covid-19 selalu ada koneksi (media pembawa virus, red). “Jadi kita bukan melarang tapi dalam artian harus dipatuhi petunjuk dari pusat,” tegasnya.

Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya menambahkan. Pihaknya belum memperbolehkan anak untuk sekolah tatap muka mengingat Prabumulih sudah menjadi zona kuning. “Idak ah belum (masuk sekolah, red). Jangan coba untuk uji coba itu diberlakukan,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah pusat yang hanya memperbolehkan sekolah tatap muka bagi daerah zona hijau. “Makanya kita bingung juga bagaimana analisa mereka, zona kuning zona hijau, mereka idak ada patokan,” sebutnya.

Dilanjutkan Wali Kota dua periode itu, seharusnya jangan berpatokan dengan zona hijau melainkan harus berpatokan kepada jumlah yang positif. “Itu yang bagus. Jadi hari ini kita sekolah besok ada yang positif bubar lagi sekolahnya, minggu depan zona hijau lagi masuk lagi. Seharusnya aturan jangan seperti ini yang menjadi pegangan kepala daerah dalam menentukan aturan. Atau kuning itu 10 baru kuning itu yang menjadi patokan karena 1 bae bisa jadi zona kuning sekarang,” tukasnya seraya mengaku WHO mengatakan 1 Juni 2021 korona ini tidak akan hilang. (chy)

Komentar

Berita Lainnya