oleh

Tahun Depan, Pemkot Berencana Beri Bantuan Langsung Tunai

PALEMBANG – Kemiskinan jadi masalah baru yang dihadapi kota Palembang. Dari data BPS Kota Palembang pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 179,32 ribu orang (10,95 persen).

Selain itu, permasalahan sampah dan kemacetan lalu lintas juga mulai mengkhawatirkan, sehingga perlu perhatian lebih. Itu pula yang menjadi dasar bagi Pemkot Palembang untuk memberi lebih banyak anggaran pada pos ini di tahun 2020 mendatang.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG), Harrey Hadi usai Rapat Kerja Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, Senin (2/9) malam.

“Untuk acuan, Pendidikan masih 20 persen (dari APBD), Kesehatan 15 persen, infrastruktur 15 persen. Sisanya akan dimasukkan (kedalam APBD), yakni kemiskinan yang terperinci ada lokasi kumuh, sampah, genangan dan kemacetan,” kata Harrey.

Ia belum dapat memastikan berapa rincian anggaran yang akan diberikan kepada pos tersebut. Sebab, saat ini Pemkot Palembang masih menyisir pendapatan. Salah satunya di sektor pajak yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD).

Namun, Harrey memperkirakan jika APBD tahun 2020 mendatang, tidak akan berbeda jauh dengan tahun ini. Yaitu berada pada kisaran Rp 4, 7 Triliun. “Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Sekarang kita sudah bahas KUA dan PPAS. Untuk sementara ini sudah disetujui,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian mengungkapkan jika pihaknya akan segera menginventarisir masyarakat miskin juga melakukan validasi. Bekerjasama dengan BPS Kota Palembang, akan dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Tentunya akan dibuatkan Perda untuk kemiskinan ini nantinya. Tapi harus juga dilakukan verifikasi dan validasi, sesuai kategori kemiskinan. Seperti apa dan bagaimana,” ungkapnya.

Secara konkrit, Heri menyebut jika pos anggaran yang diberikan kepada masyarakat miskin ini nantinya bisa saja berbentuk bantuan langsung tunai. Seperti yang telah diberikan pemerintah pusat selama ini. “Oleh karena bantuan langsung inilah, harus verifikasi dan validasi agar betul-betul bermanfaat dan diterima oleh warga yang tepat,”katanya. (aja)

Komentar

Berita Lainnya