oleh

Tak Netral, 11 PNS-Kades Dipanggil Bawaslu

RUPIT – Badan Pengawas Pemilu Muratara (Bawaslu) kembali mendapat laporan ketidaknetralan ASN di lingkungan pemkab. Kali ini 11 orang ASN dan satu kepala desa di Muratara, menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu terkait, beredarnya sejumlah video dan scrensot percakapan politik di media sosial.

Informasi dihimpun, surat dari Bawaslu Muratara kepada bupati mengenai pemberitahuan dengan Nomor : 87/BAWASLU-PROV SS-07/TU-00.01/VII/2020, sehubungan dengan adanya laporan yang disampaikan ke Bawaslu tertanggal 2 Juli 2020 tentang adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, sempat beredar luas di media sosial.

Pemanggilan itu, terkait laporan dan barang bukti CD rekaman dan foto screenshoot yang diduga membahas tentang pemenangan salah satu bakal calon pada Pilkada Tahun 2020. Atas dasar laporan itu, Bawaslu Muratara akan melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Muratara.

“Iya hari ini (3/7) ada pemanggilan 11 ASN dan satu kepala desa, terkait laporan itu. Kita sudah melakukan verifikasi dan menindaklanjuti selanjutnya hasilnya akan dilaporkan ke KASN,” kata Ketua Bawaslu Muratara, Munawir saat dikonfirmasi Jumat (3/7).

Terkait beredarnya surat pemanggilan itu di media sosial, lengkap dengan 11 nama ASN yang terlibat,  Bawaslu Muratara menegaskan, pihaknya belum mengetahui kondisi itu secara pasti. “Surat itu kami layangkan ke bupati Muratara, terkait beredar di media sosial kami tidak tahu secara pasti. Mereka dapat dari mana,” tegasnya. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya