oleh

Tak Serap Produk UMKM, Kementerian Harus Diberi Sanksi

SUMEKS.CO- Pemerintah diminta untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap instansi atau lembaga pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mengikuti aturan pemerintah terkait penyerapan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketentuan mengenai hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

“Harus ada sanksi kalau minimum keterlibatan UMKM di pengadaan barang jasa pemerintah plus BUMN belum memenuhi syarat. Misalnya anggaran pengadaan barang jasa tahun berikutnya dipangkas,” ujar Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin .

Sebaliknya, lanjut Bhima, agar instansi pemerintah termotivasi untuk menyerap produk UMKM, maka untuk instansi yang sudah menjalankan aturan tersebut agar diberi apresiasi tersendiri.

“Harus ada punishment-nya. Sementara instansi pemerintah yang sudah memenuhi syarat minimum harus diapresiasi,” kata Bhima.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenUPR), Endra S Atmawidjaya mengatakan, di lingkup Kementerian PUPR, aturan mengenai pengadaan barang UMKM itu sudah berjalan dengan baik.

Komentar

Berita Lainnya