oleh

Tanggapan Mendagri Tito Soal Pemakzulan Bupati Jember

SUMEKS.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara soal pemakzulan Bupati Jember Faida. Keputusan pemberhentian oleh DPRD Jember terhadap Faida bergantung pada keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Tito dalam keterangannya.

Keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna oleh DPRD Jember kemudian diteruskan ke untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak. Sehingga dalam hal ini, Tito menghormati proses hukum yang berlaku.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” cetus Tito.

Mantan Kapolri ini menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah.

Hal tersebut mengatur diantaranya mengenai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan MA, atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” tandas Tito.

Untuk diketahui, DPRD Jember memutuskan untuk memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik, yakni melalui sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020. Semua fraksi di DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk memberhentikan Faida dari posisi Bupati Jember.

Namun, Faida menilai terdapat mekanisme yang tidak dipenuhi dalam proses pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember.(jawapos/rdrjmber)

Komentar

Berita Lainnya