oleh

Tekankan Pentingnya Tata Kelola Anggaran Transparan dan Akuntabel

-Nasional-683 views

JAKARTA – Anggaran Kementerian Sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial,” ujar Agus saat membuka Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2019 bertema:

“Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Kementerian Sosial”, Kamis (28/03) lalu.

Secara umum, ia menekankan tiga topik utama. Pertama, seluruh pengelola anggaran agar mengelolanya secara efektif, transparan dan akuntabel sejalan dengan peningkatan anggaran.

Kenaikan anggaran Kemensos mencapai 35,75 persen atau dari Rp43 T menjadi Rp58 T. “Peningkatan disebabkan alokasi anggaran PKH sebesar dua kali lipat,” ungkapnya.

Tahun ini, PKH dianggarkan Rp38 T, sebelumnya hanya Rp 19 T. “Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Yang kedua, ia menekankan seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil.

Out-put diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial), terpenuhnya kebutuhan dasar penerima manfaat, sehingga bisa keluar dari persoalan kemiskinan.

Ketiga, ia mengajak pimpinan satker agar melakukan koordinasi yang baik dengan segenap stakeholders yang ada, sehingga sinkronisasi pelaksanaan program berjalan maksimal. Seperti BPK, Kementerian Keuangan, serta institusi terkait lainnya.

Ia juga menekankan perlunya pemantauan perkembangan realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena adanya kontribusi dalam opini laporan keuangan kemensos dan penyerapan anggaran pada beberapa Dinas Sosial Provinsi yang perlu dioptimalkan.

“Saya meminta KPA dan PPK untuk melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran,” katanya.

Empat unsur pelaksanaan anggaran, lanjutnya, akan berjalan dengan baik jika memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, ia menegaskan, layanan ke masyarakat harus cepat, meski permasalahan sosial terus berkembang.

Seperti penanganan 26 jenis PMKS dan mempercepat pengurangn kemiskinan. Ia juga mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapkan infrastruktur digital.

Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasis daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement.

“Digitalisasi adalah kebutuhan yang tak dapat dinafikkan lagi,” ujarnya.

Masih katanya, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah bisa diwujudkan melalui kemauan politik dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital. Kemudian, perlunya penyiapan SDM yang berkualitas dan lainnya.(dod)

Komentar

Berita Lainnya