oleh

Tenang! Pemkab OI Janji akan Cicil Tunggakan Rekening Listrik ke PLN 

INDRALAYA – Terkait warning dari pihak PLN Unit Pelayanan Pelanggan (UP2) Indralaya yang akan memutuskan aliran listrik ke kantor Pemkab Ogan Ilir (OI), karena telah menunggak pembayaran hingga 4 bulan sejak November 2020 dengan total sebesar Rp 2,5 Miliar. Ini Jawaban Pemkab OI?

Dijelaskan Plh Bupati OI, H Aufa Syahrizal hal itu terjadi karena pihaknya saat itu fokus mengurusi Pilkada.

’’Semestinya tidak harus terjadi tunggakan pembayaran listrik,’’ katanya  H Aufa Syahrizal didampingi Pj Sekda OI H Muhsin Abdullah usai apel personil dan peralatan penanggulangan bencana asap akibat Karhutla di halaman KPT Tanjung Senai Indralaya, Rabu (24/2).

Menurut H Aufa Syahrizal, bisa jadi tunggakan listrik tersebut muncul akibat pihaknya fokus dengan pelaksanaan Pilkada sehingga tidak terkonsentrasi.

’’Tapi semestinya tidak harus terjadi, sebab setiap OPD harus menganggarkan semua, untuk listrik, air itu merupakan kebutuhan primer, dan kedepan kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi,’’ janjinya.

Langkah selanjutnya, lanjut H Aufa Syahrizal, pihaknya akan membuat surat permohonan kepada PLN. ’Akan kita cicil hingga lunas dan tidak punya hutang lagi,’’ katanya. “Dan saya pastikan PLN akan memahami ini karena listrik merupakan kebutuhan  untuk  pemerintah bukan pribadi,’’ tukasnya.

Seperti diberitakan, PLN Unit Pelayanan Pelanggan (UP2) Indralaya kepada Pemkab Ogan Ilir (OI) mewarning soal tunggakan tagihan listrik yang belum juga dilunasi

“Kami mohon maaf, kalau dalam waktu dekat belum bisa dilunasi kami terpaksa mencabut alias listrik di Komplek Perkantoran Pemkab OI,’’ kata Manager UP2 Indralaya, Rinaldo Sitorus belum lama.

Menurut Rinaldo, tunggakan listrik Pemkab OI sudah mencapai diatas angka Rp 2,5 miliar.

’’Tunggakan listrik itu yakni berupa penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp 2 Miliar yang belum dibayar sejak November tahun lalu. Lalu tarif listrik umum di wilayah Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Pemkab OI sebesar Rp 450 juta yang belum dibayar sejak Januari lalu,’’ rinci Rinaldo

Dijelaskan Rinaldo, tarif listrik untuk PJU di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 600 juta per bulan. Sedangkan untuk umum, tarifnya di atas Rp 200 juta per bulan

Ancaman pemutusan listrik bukan isapan jempol belaka, sebab sebelumnya, PLN Indralaya telah memutus aliran listrik PJU di sejumlah titik di Indralaya, sebab  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) selaku penanggung jawab,  belum juga  melunasi tagihan listrik selama empat bulan sejak November tahun lalu.(Sid)

Komentar

Berita Lainnya