oleh

Terdakwa Ditahan Hakim, Kuasa Hukum Melapor

PALEMBANG – Diduga telah menyalahi prosedur vonis hukuman penahanan pada kasus penganiayaan, tiga hakim PN Palembang dilaporkan oleh Riky Agustiawan SH MH, salah satu kuasa hukum terdakwa bernama Junaidi bin M Urdin Yusuf.

Hal itu dibantah keras oleh salah satu hakim yang juga sebagai juru bicara (Jubir) PN Palembang Abu Hanifah SH MH. Menurutnya bahwasanya putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai prosedur Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Berkaitan dengan pekara Junaidi itu sejak awal oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, hingga saat di persidangan pun tudak dilakukan penahanan, namun majelis meyakini bahwa tindak pidana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum itu terbukti, dan itu sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan,” kata Abu Hanifah  saat dikonfirmasi SUMEKS.CO, Senin (14/2).

Abu menjelaskan bahwa sebagaimana putusan terhadap pasal yang dilanggar oleh terdakwa yakni pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP baik tersangka atau pun terdakwa setelah majelis hakim bermusyawarah meyakini bahwa tindak pidana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum itu terbukti melanggar pasal yang disangkakan.

“Di sini tidak ada kepentingan lain, dimana dalam perkara ini, agar terdakwa tidak menghindar dari putusan maka dikeluarkanlah penetapan penahanan, yang sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, dan majelis hakim saat itu mempertimbangkan sisi lainnya, sehingga kita kurangi menjadi 2 tahun,” ujarnya.

Dia mempersilahkan terdakwa yang merasa keberatan terkait penetapan penahanan dengan mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi dikarenakan memang lembaga pengadilan memiliki kewenangan untuk itu.

“Ketika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan putusan, ya begitulah pekerjaan hakim,” tandas Abu.

Sebelumnya, Riky Agustiawan melaporkan tiga hakim PN Palembang Abu Hanifah SH MH, hakim anggota, Murni Rozalinda SH MH dan Adi Prasetyo SH MH, serta Panitera Pengganti Fahrurrozi SH dalam perkara 857/Pid.B/2020/PN.Plg, di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus, menurut Riky tidak mempertimbangkan dan mengabaikan bukti-bukti surat perintah lanjutan nomor : S.plg/643/IX/2020/Reskrim.

Menurut Riky dalam putusan tersebut, telapor (majelis hakim) memanipulasi putusan dengan cara menyatakan terdakwa tetap ditahan. Sedangkan fakta sebenarnya terdakwa Junaidi bin M Urdin Yusuf tidak pernah ditahan sampai dengan dibacakannya putusan oleh majelis hakim.

“Selaku kuasa hukum penahanan atas nama saudara Junaidi ini adalah menurut kami ada pelanggaran HAM, dan perampasan hak, yang non prosedur hukum,” ujar Ricky Agustiawan SH didamping oleh Wahyu Hidayat SH dan M Fahrizal SH, Senin (14/12).

Dirinya menilai terlapor dalam memeriksa Junaidi telah berperilaku tidak adil. Dikarenakan keterangan dari terdakwa selama proses dipersidangan diabaikan dan dianggap berbohong.

“Selaku kuasa hukum berharap supaya Pengadilan Tinggi untuk dapat menanggapi laporan kami serta mengeluarkan Junaidi dari tahanan,” tandasnya. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya