oleh

Terdakwa Keberatan Dituntut 1 Tahun 2 Bulan

PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pagaralam menuntut terdakwa Muhammad Toad dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pagar makam pada Dinas Sosial kota Pagaralam dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan.

Terhadap tuntutan itu, Supendi SH MH selaku penasihat hukum terdakwa merasa berkeberatan dikarenakan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan 5 dari 18 paket proyek pembangunan sarana dan prasarana pemakaman telah mengembalikan sejumlah uang yang disangkakan.

“Bukan tanpa alasan kita keberatan atas tuntutan JPU, sebagaimana fakta persidangan terdakwa selaku klien kami telah mengembalikan sejumlah uang yang disangkakan dari lima paket proyek itu senilai seratus juta lebih,” kata Supendi ditemui usai sidang.

Oleh sebab itulah, pada sidang yang akan digelar Senin pekan depan keberatan tersebut akan disampaikan dalam pembelaan (pledoi) secara tertulis.

“Ya intinya berharap agar majelis hakim dapat mengabulkan pledoi kami nantinya untuk mempertimbangkan jika memang terbukti bersalah agar dapat dihukum seringan-ringannya,” tandasnya.

Dalam persidangan, JPU Kejari Pagaralam Willy Pramudya SH MH melalui video onlihe di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Abu Hanifah SH MH menjerat terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI no.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Sebagaimana terlampir dalam dakwaan primer JPU.

Diketahui dalam dugaan kasus ini, Muhammad Toad tidak sendiri, bedasarkan dakwaan JPU, kasus dugaan korupsi pagar makam Kota Pagaralam juga menjerat mantan Kadinsos Pagaralam H Sukman dan Dolly Hyrven yang pada persidangan lalu dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan.

Sementara untuk terdakwa lainnya yakni Kupli, Juliansyah yang keseluruhannya berkas terpisah masih menjalani sidang dengan agenda menghadirkan saksi-saksi.

Terdakwa Toad sendiri dalam sidang keterangan dirinya selaku saksi untuk terdakwa H. Sukman mengakui bahwa telah menyelewengkan anggaran pembangunan dengan cara mengurangi volume yang tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti pembelian pipa dibawah kualitas aslinya. Sehingga patut diduga merugikan negara senilai Rp180 juta. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya