oleh

Terima Tim Kajida Wantannas, Wagub Mawardi Curhat Soal Karhutla dan Angka Kemiskinan

SUMEKS.CO – Mengawali agenda kerjanya pada awal pekan, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima tim kajian daerah (Kajida) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diketuai Mayjend TNI Afanti Suloli, di ruang rapat gubernur, Senin (4/11).

Kepada tim Kajida, Mawardi Yahya menyampaikan sejumlah hal sebagai bahan masukan untuk dikaji. Menurutnya,  berbicara ketahanan nasional pada akhirnya menuju satu muara yaitu NKRI, yang dipengaruhi banyak faktor.

“Pertama, secara geografis di Sumsel masih banyak daerah terisolir atau rawa yang mengakibatkan timbulnya karhutla. Ini menjadi momok tersendiri, utamanya saat musim kemarau tiba. Upaya pemadaman telah dilakukan, namun sangat sulit sehingga mengganggu aktivitas di segala bidang, yang berdampak pada perekonomian,” jelas Mawardi.

Hal lainnya adalah, secara demografi kondisi Sumsel tergolong aman, kondusif, dan damai. Masyarakat Sumsel dapat hidup berdampingan dengan beragam suku, agama, dan ras. Namun demikian, Mawardi menambahkan sektor sumber daya alam perlu menjadi perhatian. Sejauh ini masyarakat di daerah penghasil tambang, dan migas justru tingkat kemiskinannya paling tinggi, seperti Muratara, Muba, dan Lahat.

“Masukan bagi pemerintah pusat, bagaimana pengelolaan dana bagi hasil migas ini dapat dikaji lebih lanjut dan dibuat rumusannya, agar tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat berbanding lurus dengan daerahnya sebagai sumber tambang dan migas,” tegasnya.

Selain itu, dilanjutkan pria kelahiran Sukaraja Baru ini, terkait masalah terorisme dan hukum situasi di Sumsel tergolong kondusif. Seperti disampaikannya beberapa waktu lalu, tidak ada simpul-simpul terorisme di Sumsel, namun tidak menutup kemungkinan sebagai wilayah perlintasan (transit).

Diungkapkan Mawardi, dalam periode kepemimpinannya bersama Gubernur Herman Deru, duet HDMY berupaya menuntaskan pembangunan infrastruktur di daerah terutama di wilayah terisolir, sehingga pada tahun 2020 semua jalan provinsi di kabupaten/kota selesai, begitu juga dengan pembangunan rumah sakit pratama.

“Sebaran pembangunan baik kuantitas dan kualitas harus seimbang untuk mewujudkan keadilan sosial,” tutupnya.(ety)

Komentar

Berita Lainnya