oleh

Terindikasi Abuse of Power, Tempuh Jalur Praperadilan

PALEMBANG – Diduga telah lakukan tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan H Armansyah, yang juga mantan Direktur PT Bank Perkreditan Palembang sebagai tersangka. Hal ini menurut kuasa hukum H Armansyah, M Husni Chandra SH MHUM bahwa penyidik Polda Sumsel dan Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkannya sebagai objek hukum dan tersangka di lembaga yang beda dalam satu tindak pidana yang sama.

“Penyidik dari Polda Sumsel dan OJK secara sendiri-sendiri telah tetapkan H Armansyah, SE MM tadi, berstatus sebagai tersangka sebanyak dua kali atas pasal yang sama. Yakni pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Padahal, penyidikan dan penetapan oleh Polda Sumsel maupun penyidikan OJK dilakukan terhadap H Amansyah ketika menjabat sebagai direktur PT BPR Palembang periode 2013 sampai 2018,” ungkap M Husni Candra.

Dimana, penetapan tersangka, berawal dari temuan dugaan tindak pidana Perbankan saat kliennya menjabat Direktur PT BPR Palembang. Berawal kliennya ini memberikan fasilitas kredit ke Ilham Santoso Nasution, Rukiyah dan juga kepada PT Adhikarya Gemilang Dinasti Shaelendra yang dianggap bentuk satu pelanggaran hukum dan diduga salahgunakan wewenang.

Bahkan dari pihak Polda Sumsel telah melakukan penyidikan atas perkara ini sejak tahun 2018. Ketika itu juga telah mendudukkan kliennya atas tuduhan melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan.

Ini juga yang diterapkan oleh OJK. Pada tahun 2018, penyidik Polda Sumsel mendapat tiga temuan yang juga ditetapkan Pasal yang sama oleh OJK. Dalam penyelidikannya 2018, Polda Sumsel dan OJK mendapati ada tiga temuan dugaan tindak pidana Perbankan yang diduga dilakukan oleh kliennya tadi.

Akan tetapi, penyidik Polda Sumsel dan OJK bukannya menggabungkan dalam satu penyidikan ke salah satu lembaga. Namun faktanya, membagi temuan tadi sehingga kliennya itu oleh kedua lembaga ditetapkan tersangka sebanyak dua kali.

“Dalam hukum apa yang dilakukan oleh kedua lembaga ini terindikasi abuse of power,” ulasnya lugas.

Husni Candra menganggap penetapan H. Armansyah sebagai tersangka dua kali. Yakni oleh Polda Sumsel dan OJK cacat hukum. Karena perkara tersebut masuk dalam kualifikasi concursus, sehingga melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP dan hak asasi kliennya tersebut.

“Untuk itu, menurut kami hal ini haruslah dilakukan penggabungan pemeriksaan dalam satu penyidikan di satu lembaga. Sebab berdasarkan asas hukum pasal 76 KUHP, sangat jelas mengatur jika orang tidak dapat dipidana dua kali atas kesalahan yang sama,” ungkapnya.

Selain cacat hukum, menurutnya apa yang dilakukan penyidik Polda Sumsel dan OJK tersebut, terindikasi mengkhianati asas penegakan hukum itu sendiri. Yakni asas kemanfaatan, asas efektifitas pengadilan dan rasa keadilan. Hal ini karena tidak ada pihak, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan kliennya tersebut.

“Hakekat atau asas pokok penegakan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, dalam perkara ini fasilitas kredit yang diberikan kepada saudara Ilham Santoso Nasution dan Rukiyah yang disidik Polda Sumsel telah lunas dan fasilitas kredit yang diberikan ke PT. ADGS yang disidik OJK telah terjamin pembayarannya dalam hak tanggungan yang nilainya melebihi plafon kredit yang diberikan. Sehingga penyidikan yang dilakukan Polda Sumsel dan OJK justru diduga mengkhianati asas kemanfaatan dan keadilan,” jelasnya.

Di samping itu, dirinya menyatakan jika pihaknya telah melakukan upaya hukum praperadilan ke PN Palembang dan akan melakukan tindakan atas pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel dan OJK.

“Saat ini kami juga telah mengajukan praperadilan, terhadap dua kali penetapan tersangka klien saya ke PN Palembang dalam register perkara nomor: 16/Pid.Pra/2020/PNPlg dan telah melaporkan dugaan pelanggaran etika penyidik Polda Sumsel ke Propam Polda Sumsel,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho saat dihubungi melalui ponselnya Kamis (26/11) siang membenarkan adanya penetapan tersangka H Armansyah tersebut. Bahkan saat ini prosesnya lagi berjalan dan proses praperadilan di PN Palembang. Dimana penetapan tersangka ini sendiri, terkait adanya pelanggaran Perbankan di PT BPR yang saat itu dipimpin oleh tersangka tersebut.

“Benar dari penyidik OJK tetapkan H Armansyah sebagai tersangka. Sebab dari hasil penyelidikan penyidik OJK ditemukan pelanggaran. Sekarang ini proses hukumnya masih berjalan. Jadi kita tunggu saja perkembangannya itu apa. Yang jelas, saat diperiksa oleh OJK ditemukan adanya pelanggaran Perbankan,” tandasnya. (AFI)

Komentar

Berita Lainnya