oleh

Terkait Dugaan Korupsi Lelang Jabatan, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Bupati Muratara Dipersidangan.

SUMEKS.CO,- Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi lelang jabatan di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2016 yang menjerat dua terdakwa staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yakni, Hermanto SH dan Riopaldi Okta Yuda.

Dalam gelar sidang, Senin (8/2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuk Linggau kembali menghadirkan empat orang saksi secara virtual diantaranya yakni kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Muratara bernama Duman Fakhyar.

Diketahui dalam keterangannya yang didengarkan oleh majelis hakim Tipikor diketuai Abu Hanifah SH MH serta penasihat hukum masing-masing terdakwa, saksi Duman mengakui bahwa anggaran seleksi lelang jabatan telah dicairkan pada tahun 2017 untuk kegiatan seleksi di tahun 2016.

“Selain menjabat sebagai kepala BKD, juga menjabat sebagai bendahara umum daerah ikut menandatangani pencairan dana tersebut setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pak Bupati Syarif Hidayat kala itu,” sebut saksi Duman yang ternyata juga menjadi peserta memperebutkan 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan kabupaten Muratara tahun 2016.

Terhadap pencairan dana ditahun 2017 tersebut, Duman mengakui bahwa perbuatan selaku yang bertanggung jawab atas urusan keuangan daerah itu jelas telah menyalahi aturan dan lagi-lagi saksi Duman dalam persidangan kembali menyebutkan hal itu sudah diketahui Bupati Muratara Syarif Hidayat.

Untuk itu, majelis hakim Tipikor Palembang memerintahkan kepada JPU Kejari Lubuk Linggau untuk memanggil Bupati Muratara Syarif Hidayat untuk dihadirkan sebagai saksi tambahan.

“Kepada JPU minta untuk dihadirkan pak bupati sebagai saksi tambahan, untuk kita konfrontir dengan keterangan saksi Duman dan saksi mantan Sekda Muratara Abdullah Matcik,” ujar Abu Hanifah sebelum menutup persidangan hari ini.

Ditemui usai sidang, M Arief Budiman SH selaku penasihat hukum salah satu terdakwa bernama Rio Paldi mengatakan wajar bila majelis hakim memerintahkan agar menghadirkan Bupati Muratara untuk dikonfrontir terhadap keterangan saksi-saksi baik dari saksi Duman dan Abdullah Matcik selaku Sekda Muratara kala itu.

“Karena jelas dari beberapa keterangan saksi terutama saksi Duman tadi menjelaskan pencairan dana ditahun 2017 itu berdasarkan SK Bupati, jadi wajar bila majelis meminta bupati juga turut dihadirkan sebagai saksi tambahan,” terang Arief.

Dijelaskan juga, hal itu sesuai dengan juctice collaborator (JC) yang telah disetujui oleh pihak Kejari Lubuk Linggau merekomendasikan dalam persidangan tadi agar Abdullah Matcik selaku Sekda Muratara dan Duman untuk ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

Sekadar mengingatkan, kronologi kasus yang menjerat kedua terdakwa ini sekira pada tahun 2016 lalu, kedua terdakwa melakukan suatu kegiatan yang tidak tertulis di APBD yang dibuatkan dan dicairkan di tahun anggaran APBD 2017 tercantum sebesar Rp 900 juta.

Adapun bentuk kegiataN yang dilaKsanakan pada tahun 2016 yakni kegiatan uji kompetensi (lelang jabatan) 32 OPD untuk ASN di Kabupaten Muratara sehingga patut diduga telah menyalahi aturan dikarenakan anggaran belum ditetapkan. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya