oleh

Terkendala PKPU, Bupati Boleh Melantik

BPMPD : BPD Dua Desa Tidak Ikut pelantikan
MURATARA – Kepala BPMPD Muratara Hj Gusti Rohmani pastikan pelantikan Badan Pengawas Desa (BPD) di Kabupaten Muratara, berlangsung Maret 2020. Mereka mengaku memang awalnya terkendala dengan PKPU, namun setelah melakukan koordinasi, akhinya Bawaslu memberikan jawaban Bupati bisa melakukan pelantikan.
“Kemarin kita sudah konsultasi dengan Bawaslu, karena ada aturan yang membatasi kewenangan Bupati setelah memasuki masa Pilkada tidak boleh melakukan pelantikan. Kami sudah mendapat jawaban, Bawaslu memperbolehkan pelantikan itu,” katanya, kemarin (10/3/2020).
Dia menegaskan, pelantikan BPD akan dilaksanakan setelah Bupati Muratara H syarif Hidayat pulang dari dinas luar. “jadwalnya tanggal 11 maret, tapi karena bupati belum pulang kita akan tunggu sampai bupati pulang dari dinas luar,” ucapnya.
Pihaknya mengaku, ada 80 desa yang akan melaksanakan pelantikan BPD. Sedangkan dua desa lagi yakni desa Ketapat bening dan batu kucing, masih terkendala. “Ada kendala di dua desa itu, jadi kita masih menunggu mereka menuntaskan dulu melalui jalur musyawarah. Tergantung mereka jika mau melakukan pemilihan ulang atau pemilihan secara keterwakilan ya silakan,” ujarnya.
HJ Gusti Rohmani menuturkan, permasalahan kedua desa itu dianggap patal dan tidak sesuai Juknis yang ada. Ada satu desa yang tidak memiliki keterwakilan perempuan dan ada satu desa lagi yang menambah jumlah BPD yang sudah ditetapkan.
“Jadi dua desa ini kita pending dulu untuk prlantikannya, karena masalah mereka belum tuntas. Untuk solusinya, kita kembalikan ke panitia untuk melakukan musyawarah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Muratara, M ali Asek mengungkapkan hasil koordinasi BPMPD dengan Bawaslu sudah secara langsung di jawab Bawaslu Sumsel. Hasilnya, Bawaslu memperbolehkan pelantikan itu dilakukan oleh Bupati Muratara.
“Iya jawabanya sudah keluar dan diperbolehkan dilakukan pelantikan karena sifatnya reguler,” tegasnya. Dia menegaskan, jika plantikan itu tidak dilaksanakan tentunya akan menghambat sejumlah regulasi di Pemerintah Daerah.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya