oleh

Ternyata Jaksa Pinangki Pernah Disanksi Turun Pangkat pada 2012

SUMEKS.CO – Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari pernah dijatuhi sanksi penurunan pangkat pada 2012. Hal ini disampaikan pegawai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Luphia Claudia saat bersaksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Luphia yang bertugas pada Inspektorat V Jamwas Kejagung mengetahui Pinangki pernah diberikan sanksi tingkat sedang lantaran melihat rekam jejak Pinangki. Sebab beredar foto Djoko Tjandra yang saat itu merupakan DPO kasus hak tagih Bank Bali dengan Pinangki Malasari di media sosial.

“Berdasarkan data yang ada di sistem pengawasan, saat kita mau pengajuan penjatuhan hukuman disiplin, tentunya akan teliti data apakah ada penjatuhan hukuman disiplin sebelumnya agar jadi pertimbangan, maka ditemukan saudara terdakwa Pinangki Sirna Malasari pada 2012 berdasarkan keputusan Wakil Jakaa Agung RI Nomor kep-014/b/wja/01/2012 tanggal 13 Januari 2012, pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, selama satu tahun,” kata Luphia bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/11).

Kendati demikian, Lhupia tidak mengetahui kesalahan apa yang dilakukan Pinangki hingga bisa dijatuhkan sanksi tingkat sedang, berupa penurunan pangkat selama satu tahun. Hingga akhirnya, Pinangki dalam kasus dugaan suap dan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia dijatuhkan sanksi berupa pembebasan dari jabatan struktural.

“Berdasarkan klarifikasi, kemudian ditindaklanjuti inspeksi kasus, kemudian ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap terdakwa yakni pada 20 Juli 2020 dengan surat Wakil Jaksa Agung RI tanggal 29 Juli 2020 dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, pembebasan dari jabatan struktutal,” beber Luphia.

Luphia membeberkan, pencopotan jabatan terhadap Pinangki lantaran melakukan perbuatan tercela. Sebab, Pinangki melakukan perjalanan dinas sebanyak sembilan kali tanpa izin pada 2019.

“11 kali perjalanan dinas di tahun 2019 itu pada 26 Maret, 22 Mei, 1 Juni, 26 Juni, 9 Agustus, 3 September, 4 Oktober, 19 November, 10 November, 25 November, dan 19 Desember. Itu ada dua yang dapat izin yaitu pada tanggal 1 Juni dan 3 September, dengan demikian tidak dapat izin,” pungkas Luphia.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Muhammad Ridwan/jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya