oleh

Tertibkan Ruko Tak Standar

Dewan Bakal Panggil Dinas Terkait Bangunan Tak Standar

PRABUMULIH – Kebakaran ruko tiga lantai di Jalan Urip Sumoharjo mendapat sorotan beberapa pihak karena ruko tak standar, tak mempunyai tangga darurat hingga tak punya pintu darurat dibagian belakang ruko.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri dibincangi Minggu (10/1) tak menapik kejadian kebakaran di ruko tak standar bukan kali pertama terjadi. Sehingga jika ada kebakaran di lantai bawah maka penghuni di lantai dua dan tiga tidak bisa keluar.

“Mungkin nanti kami akan menghimbau kepada Dinas Permukiman (Perkim) dan PUPR untuk berkoordinasi menertibkan ruko-ruko yang diatas tidak ada tangga darurat ataupun pintu darurat,” tegasnya mengaku hal itu penting dilakukan karena sudah sering kejadian.

“Ini jadi pemikiran kita, sama-sama kami juga melalui Dinas Perkim dan PUPT untuk menyarankan pemilik ruko untuk segera mungkin buat tangga darurat atau pintu darurat di lantai dua maupun lantai 3,” tegas Fikri.

Dilanjutkan politisi PDI-P tersebut, dengan adanya pintu darurat maka apabila terjadi kebakaran penghuni bisa keluar diselamatkan.

Kendati demikian, dia mengaku rata-rata ruko yang baru dibangun sudah ada tangga dan pintu darurat. “Mungkin ruko lama itu yang belum dilengkapi alat alat keselamatan,” tegasnya mengaku konsekuensinya keselamatan jadi pertaruhan nyawa.

Dalam kesempatan itu, Wawako dua periode itu menerangkan pihaknya selalu menyarankan dan menghimbau kepada warga kota Prabumulih khususnya yang mengurus surat perizinan pendirian ruko, salah-satu syarat pendirian ruko harus ada tangga darurat atau pintu darurat agar ada peluang menyelamatkan diri apabila terjadi hal yang tak diinginkan.

Selai itu, Apar (alat pemadam api ringan) juga diwajibkan ada di seluruh rumah, ruko, bengkel, perkantoran dan lainnya. Contoh terbaru disetiap kendaraan juga harus ada apar dan itu peraturan langsung dari kementerian perhubungan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Dipe Anom mengaku akan memanggil Dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR dan institusi yang menangani retribusi IMB. “Jadi IMB ini agar ditekankan pada aspek-aspek keselamatan baik itu untuk bangunan itu sendiri maupun bangunan disekitarnya,” tegasnya.

Dengan demikian, kata dia. IMB itu tidak bisa diterbitkan kalau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan terkait seperti harus dilengkapi tangga darurat untuk bangunan tinggi, dan lainnya. “Ketentuan itu tentu ada turunan dari Perdanya. entah dinas PUPR terkait ketentuan keselamatan dari aspek keselamatan atau ketentuan lain yang menyangkut terhadap aspek keselamatan penghuni bangunan,” sebutnya.

Ditanya bagaimana jika ada bangunan yang menyalahi aturan? Dipe mengaku jika masih ada bangunan menyalahi aturan, maka seperti di daerah lain akan dibongkar. “Jadi pemerintah daerah harus punya ketegasan. Kalau tidak memenuhi, itu harus dibongkar diberikan sanksi untuk efek jera,” terangnya mengaku bukan saling menyalahi aturan, melainkan ini menjadi bahan evaluasi kita dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. (chy)

Komentar

Berita Lainnya