oleh

Tidak Bisa Mengubah Program Sesuai Keinginan

PAGARALAM – Secara serentak pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pagaralam, melaksanakan pengisian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Tujuan pengisian SIPD, menindaklanjuti keluarnya Permendagri No.90 tahun 2019, yang menggantikan Permendagri No.13 tahun 2006,” terang Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagaralam Nyayu Dwi Lusiana ST MSi, kemarin.

Dikatakan Nyayu, pengisian SIPD juga sekaligus dalam upaya perencanaan anggaran, yang kini sudah menggunakan aplikasi link ke pusat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), program dan kegiatan di Permendagri No.13 dan No.90 ini, ada perubahan nama program dan kegiatan, sehingga harus disinkronkan.

“Untuk pengisian SIPD ini, pegawai kita tidak begitu mengalami kendala, meskipun  aplikasinya juga belum lengkap, serta masih ada beberapa opsi pengisian, yang berbeda pemahaman,” serunya.

Lebih jauh Nyayu menambahkan, dalam pengisian SIPD ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pengisian, yang menyesuaikan dengan Permendagri No.90, karena kalau tidak melakukan penyesuaian, maka anggaran pada tahun 2021 tidak akan bisa terealisasi.

Selain itu, dengan aplikasi ini, siapapun tidak bisa merubah program dan kegiatan sesuai keinginan, karena sudah diatur dari pusat dan di pantau langsung oleh BPK, sehingga apabila OPD dipaksa untuk memasukan anggaran, yang tidak ada di Renstra dan RPJMD, maka tidak akan bisa diakomodir.

“Mengurangi ataupun melebihkan pagu anggaran, juga tidak bisa lagi. Jadi kita berharap dari giat pengisian SIPD ini, dalam perencanaan pengganggaran tahun anggaran, bisa lebih pasti dan jelas,” bebernya. (ald)      

Komentar

Berita Lainnya