oleh

Tidak Sesuai Keinginan Tuntutan, Jaksa Dilaporkan ke Bidang Pengawasan

PALEMBANG – Tak terima terdakwa penganiayaan terhadap dirinya dituntut hukuman ringan, Suryadi (49) memilih untuk melaporkan JPU Kejati Sumsel, Murni SH ke bidang pengawasan Kejati Sumsel.

Laporan tersebut rencananya akan dilanjutkan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Suryadi bersama kuasa hukumnya, mendatangi gedung Kejati Sumsel untuk membuat laporan, Rabu (5/8).

“Saya benar-benar merasa tidak dapat keadilan atas tuntutan ringan yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa penganiayaan terhadap saya,” ujarnya dihadapan awak media.

Sehari sebelumnya atau tepatnya pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (4/8), JPU Kejati Sumsel, Murni SH menuntut terdakwa kasus penganiayaan atas nama Al Kosasi alias Aap (36) dengan hukuman enam bulan penjara.

JPU menilai perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan.

“Semestinya terdakwa itu dituntut sesuai ketentuan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yakni 2 tahun 8 bulan. Tapi kenapa cuma 6 bulan. Ini yang membuat kami curiga, ada apa ini sebenarnya,” ujar dia.

Sedari awal Suryadi menilai bahwa kasus hukum penganiayaan terhadap dirinya sudah penuh dengan ketidaksesuaian.

“Pada saat pelimpahan tahap dua, jaksa tidak menahan terdakwa. Tapi saat proses persidangan, hakim justru memerintahkan agar terdakwa ditahan di rutan. Ini sudah penuh dengan tanda tanya bagi kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, kasus ini bermula dari persoalan bisnis minyak mentah antara Suryadi dan terdakwa Al Kosasi alias Aap.

Korban yang merasa dirugikan dalam hubungan kerjasama tersebut, meminta ganti rugi kepada terdakwa.

Namun bukannya uang yang dikembalikan, korban justru dipukul dan mendapat ancaman dari terdakwa. Merasa tidak terima dengan hal tersebut, korban memutuskan membuat laporan pada aparat kepolisian.

“Sampai tiga hari saya tidak enak makan karena perbuatan terdakwa. Saya benar-benar merasa tidak tenang,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Suryadi, KGS Amri Halim menilai, tuntutan JPU terhadap perkara kliennya sangatlah kontroversial.

“Tuntutan tersebut sangat tidak objektif dan subjektif. Tuntutan itu juga sangat tidak mempertimbangkan perasaan dari klien kami. Untuk itu kami sangat berharap agar jaksa tersebut dinon-aktifkan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasipenkum Kejati Sumsel, Khaidirman mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan yang diajukan Suryadi terhadap JPU Murni SH MH.

Selanjutnya laporan tersebut akan diproses dengan memanggil semua pihak yang terlibat di dalamnya.

“Apapun laporan yang kita terima, tentunya akan diproses. Termasuk dengan laporan ini. Kita akan memanggil pihak-pihaknya, termasuk jaksa yang dilaporkan tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Khaidirman, untuk menentukan tuntutan dalam suatu perkara, setiap JPU pasti akan mempertimbangkan berbagai hal.

Termasuk hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

“JPU yang bersangkutan sudah sedikit menjelaskan ke saya bahwa kasus ini bermula dari pasal 351 ayat 1, tentang penganiyaan biasa. Tidak membuat cedera luka berat kepada korban sehingga terdakwa dituntut 6 bulan penjara. Dan dalam proses penentuan tuntutan, tentunya sudah berproses dan melalui tahapan-tahapan, tidak semaunya sendiri dan itu ditentukan dengan tolak ukur pada kasus yang sama,” ujarnya.(jal)

Komentar

Berita Lainnya