oleh

Tiga Jam Mantan Anggota DPRD Muara Enim Ini Diperiksa KPK, Terkait Dugaan Menerima Uang Rp600 Juta

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun anggaran 2019.

Setelah sebelumnya sejumlah Anggota DPRD Muara Enim dipanggil sebagai saksi, Jumat (29/5), Mardalena hadir mememuhi panggilan KPK.

Anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dari fraksi PKS tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ramlan Suryadi (RS) yang merupakan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim.Sebelumnya, RS ditangkap KPK di rumah pribadinya di Citra Grand City Palembang pada Minggu (26/4) lalu.

RS ditangkap bersama AHB (ditangkap di rumah orang tuanya di Jl Urip Sumoharjo Palembang), Ketua DPRD Muara Enim yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik mengkonfirmasi keterangan saksi (Mardalena) tersebut mengenai dugaan penerimaan uang oleh saksi pada sekitar bulan April 2019 sebesar Rp600 juta,” ujar Ali Fikri, Juru Bicara KPK.

Ia belum mau berkomentar lebih lanjut terkait pemeriksaan sebagai saksi oleh Mardalena tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak lama, hanya tiga jam, dari pukul 11.00 WIB-14.00 WIB.

Sebelumnya, KPK menetapkan Aries HB (AHB), Ketua DPRD Muara Enim dan Ramlam Suryadi (RS), Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim sebagai tersangka dalam kasus ini.

Perkara berawal dari kegiatan tangkap tangan 3 September 2019 lalu, KPK mengamankan USD 35 ribu dan menetapkan tiga tersangka, Ahmad Yani Bupati Muara Enim 2018-2019, Elfin Muchtar Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim dan ROF pihak swasta.

ROF diduga memberikan commitment fee 5 persen dari total nilai proyek kepada pihak-pihak selain AYN. “ROF diduga melakukan pemberian Rp3,031 miliar dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019 kepada AHB di rumah AHB.

Diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Muara Enim,” ujar Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, belum lama ini.

Sementara RS, diduga diberikan Rp1,115 miliar dan satu unit handphone merek Samsung Note 10 dalam kurun waktu Desember 2018-September 2019 di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS. Juga diduga terkait commitment fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan.

Keduanya disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

Tersangka AHB dan RS masih ditahan (lanjutan) di Rutan Cabang KPK Kavling C1 hingga 25 Juni mendatang. Perpanjangan penahanan keduanya karena proses pemberkasan perkara belum selesai. (rei)

Komentar

Berita Lainnya