oleh

Tilep Gaji dan Tunjangan, Bendahara Kecamatan Tersangka

Sekayu – Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lalan, Endang Waskito sebagai tersangka kasus korupsi gaji dan tunjangan pegawai Kecamatan Lalan. Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai proses penyidikan panjang yang dilakukan pihak Kejari Muba.

Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum melalui Kasi intel kejari Muba Abu Nawas SH. MH menjelaskan penyidikan sendiri berawal dari Sprindik tanggal 17 Maret 2021. Tersangka yang menjabat bendahara Kecamatan Lalan diduga melakukan korupsi lantaran tidak membayarkan gaji dan tunjangan pegawai kecamatan.

Kasus tersebut kata Abu, berdasarkan temuan kasus dugaan korupsi di Kecamatan Lalan. Dijelaskannya, bahwa pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.586.312.200,- dengan mata anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebanyak 31 orang Pegawai selama 13 bulan dan mata anggaran Belania Tambahan Pengahasilan PNS sebesar Rp. 994.500.000.

Kemudian pada tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.762.812.872,99 dengan mata anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebanyak 31 orang Pegawai selama 14 bulan dan mata anggaran Belanja Tambahan Pengahasilan PNS sebesar Rp. 1.001.000.000,”ungkpanya.

Lalu pada tahun 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.831.884.000,00 dengan mata anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebanyak 33 orang Pegawai selama 14 bulan dan mata anggaran Belanja Tambahan Pengahasilan PNS sebesar Rp. 966.000.000,-

Tersangka selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Lalan telah melakukan pencairan dana pembayaran gaji tersebut pada tahun 2015, 2016, dan 2017. “Akan tetapi, EW tidak membayarkan Gaji dan TPP untuk bulan November sampai Desember 2015, April sampai Desember 2016 dan Januari 2017 terhadap 20 orang PNS Kantor Kecamatan Lalan,”ungkap Abunawas.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka EW telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 264.254.000. “Kita jerat dengan Pasal 2,3 atau Pasal 8UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”jelasnya.

Sejumlah langkah dilakukan pihak Kejari Muba, termasuk berusaha memanggil tersangka untuk memenuhi pemeriksaan. “Kita minta yang bersangkutan datang memenuhi panggilan dari tim penyidik agar kita bisa menuntuntaskan kasus ini dengan humanis dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan nurani,”tutupnya.

Sementara, Sekretaris BKPSDM Muba Rudiansyah mengatakan bahwa pihaknya belum mendapat informasi terkait penetapan tersangka terus dari pihak Kejaksaan. “Kita akan berkoordinasi lebih lanjut,” tukasnya.

Informasinya, tersangka sudah lama tidam masuk kerja dan sudah diberhentikan?Rudi mengatakan akan segera mengecek hak tersebut. “Saya cek dulu ya, apakah sudah atau belum dipecat,” pungkasnya. (Kur)

 

Komentar

Berita Lainnya