oleh

Tim Pemkab OI Temukan Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Siap Ganti Rugi 

-Hukum-268 views
INDRALAYA – Buntut aksi demo dua LSM , yakni Fose RI dan GPPSM Sumsel di DPRD Ogan Ilir soal dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan Bumdes akhirnya ditindaklanjuti tim dari Pemkab OI dengan melakukan investigasi ke lapangan.

Dari pemantauan di lapangan, terdapat tujuh orang yang turun ke lapangan, berasal dari Pemkab OI, termasuk Inspektorat, PMD diketuai Sulaiman Midun yang juga Kabid Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD OI.

Hasilnya? Tim investigasi diketuai Kabid Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Sulaiman Midun mendapatkan temuan dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 58.675.600.

Dugaan awal, pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), di setiap TPT harus dipasang kayu cerucup. Namun fakta di lapangan tidak dipasang kayu itu.

Saksi tukang yang mengerjakan Pahmi, Rison Hasbi dan Yudi membenarkan tidak adanya pemasangan kayu cerucup tersebut.

Berdasarkan dokumen tim, pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 itu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya memang harus dipasang kayu cerucup.

Pernyataan keempat tukang itu juga tidak dibantah mantan Kades Tanjung Atap. Bahkan keempat tukang sudah membuat surat pernyataan diatas materai.

Alhasil tim memperkirakan dugaan dana yang menguap mencapai Rp 58.675.600. Dengan rinciannya, TPT di tahun 2018 senilai Rp 35. 732. 000 dan TPT tahun 2019 sekitar 22.942.600.

Dalam pertemuan di desa tersebut, hadir mantan Kades Tanjung Atap, Pjs Kades Fairussaleh, anggota BPD, pengurus Bumdes, tokoh masyarakat, pemuka agama dan puluhan warga lainnya.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Ogan Ilir  Sulaiman Midun mengatakan, kedatangan tim Pemkab OI dalam musyawarah desa ini untuk menyelesaikan masalah, laporan warga lewat LSM yang dilaporankan ke DPRD OI,

Sementara Mantan Kades Tanjung Atap Sahlan Hasyim ketika dimintai keterangannya mengatakan bahwa tidak dipasangannya cerucup karena ada pertimbangan tanah di lokasi pembangunan sudah cukup keras.

“Saat pengerjaan proyek kita tidak ada pengawasan dari pihak PMD, semestinya kalau dilakukan pengawasan, tentu ketika ditemukan kejanggalan, kami semestinya ditegur untuk diperbaiki,’’ kilah Sahlan Hasyim.

Bahkan, Sahlah Hasyim mengaku siap menanggung resiko dan sanksi atas kesalahan tersebut. “Kalau memang harus dikembalikan kerugian negara, saya siap!,’ tegasnya. (sid)

Komentar

Berita Lainnya