oleh

Tito Ditugasi Tata Hubungan Pusat dan Daerah

-Nasional-166 views

SUMEKS.CO-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diberi tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo. Mantan Kapolri itu diminta untuk menata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tujuannya agar satu persepsi dalam menyukseskan program cipta lapangan kerja.

“Saya minta Mendagri menata tata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harus ada hubungan yang harmonis antara Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Terutama untuk program cipta lapangan kerja,” kata Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, terkait program tersebut semuanya harus satu garis dan beriringan. Karena itu diperlukan kekompakan di semua lini. Termasuk di jajaran pemda. “Antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham. Khususnya soal urgensi dari cipta lapangan kerja ini,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dia menegaskan reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir sampai ke seluruh provinsi, kabupaten, kota. Termasuk dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah. Presiden juga menilai pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan birokrasi ada di daerah. Selama ini, lanjutnya, belum ada keseragaman dalam sisi regulasi maupun sistem pelayanan antara pemerintah pusat dengan pemda.

Terkait hal itu, pada Rabu (13/11)  Jokowi akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Acara itu digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyebut, selain Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin juga dijadwalkan hadir. “Acara itu strategis untuk menyelaraskan visi-misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Semua akan berbicara mengenai penyelarasan program. Seluruh pemda diminta serempak mendukung program prioritas bersama,” kata Bahtiar.

Rakornas nanti akan dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi akan diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara. Para pejabat itu akan memaparkan pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemda juga ikut menggulirkannya ke wilayahnya masing-masing. Terutama terkait SDM, penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi.

(rh/fin)

Komentar

Berita Lainnya