oleh

Tito : Serapan Anggaran Daerah Belum Efektif

SUMEKS.CO-JAKARTA-Penyerapan anggaran di sejumlah daerah dinilai belum efektif. Padahal, anggarannya ada. Tetapi programnya belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi penyerapan anggaran seluruh daerah pada akhir tahun.

“Akhir tahun ini, Kemendagri akan lakukan evaluasi. Saya mendapat informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen penyerapan anggaran pada dua bulan nanti. Artinya apa? Kalau hanya 60 persen, penggunaan dana tidak berjalan efektif,” tegas Mendagri Tito Karnavian di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10).

Evaluasi, lanjutnya, akan dilakukan pada setiap provinsi. Dia ingin memastikan anggaran tersebut digunakan efektif untuk program pembangunan atau tidak. “Kita akan lihat. Dari hasil evaluasi akan ketahuan. Yang sampai ke publik berapa untuk pembangunan. Kita akan pelototi provinsi per provinsi,” imbuh Tito.

Tak hanya itu. Kemendagri juga akan mengumumkan daerah yang baik dan kurang baik dalam menjalankan programnya. Cara itu, bisa membuat masing-masing daerah bersaing secara sehat. “Akan dibuat iklim yang kompetitif. Yang bagus akan diberikan penghargaan. Yang kurang bagus akan disebutkan juga. Untuk mendukung ini, irjen dan inspektorat akan diaktifkan. Tujuannya untuk melihat ada tidak program yang tepat sasaran,” papar mantan Kapolri ini.

Selain serapan anggaran, Tito juga memastikan pemerintah kemungkinan mengakomodasi penambahan dua provinsi di Papua. Namun, saat ini pemekaran tersebut sedang dalam proses penjajakan. Yang bakal menjadi provinsi baru di Papua adalah Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan ini meliputi lima daerah. “Yang jelas Papua Selatan sudah oke. Tinggal pemekaran Kota Marauke karena harus lima. baru ada empat. Yakni Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Marauke,” jelasnya.

Kemendagri, lanjutnya, hanya menunggu pemekaran Kota Merauke untuk menuju tahap selanjutnya pemekaran Provinsi Papua Selatan. Tito menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe sudah sepakat dengan langkah tersebut. Namun, untuk wilayah Papua tengah belum disepakati nama provinsi barunya apa.

“Di pegunungan ada namanya Mepago, itu di Paniai. Sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Jayawijaya, Wamena,” ucap Tito. Menurutnya, warga di wilayah Timika dan Nabire mengusulkan nama provinsi tersebut Papua Tengah. Timika nantinya menjadi pusat provinsi. “Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah. Bukan Pegunungan Provinsi Papua Tengah. Ini meliputi Timika, daerah Mepago dan daerah Nabire. Pusatnya ada di Timika,” beber mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tidak tertutup kemungkinan Papua bagian tengah dan atas menjadi dua provinsi berbeda. Tito menjabarkan daerah yang meliputi provinsi baru tersebut. “Yang jadi program sekarang adalah ini yang sisanya di atas, tengah dan atas, apakah mungkin bisa dibuat dua provinsi. Yaitu provinsi namanya wilayah Tabi itu Jayapura, Sarni, Kerom, dan sekitarnya, dengan daerah namanya Sarere. Nah, Sarere itu Teluk Cenderawasih. Biak, Serui, Waropen, ini bisa nggak menjadi satu. Kemudian untuk pegunungan tengah. Baik yang Lapago, Jayawijaya, dan sekitarnya dengan Paniai. Mereka jadi satu juga, termasuk Timika,” tambahnya.

Jika nanti di wilayah tengah Papua dapat dipecah menjadi tiga provinsi berbeda, pemerintah pusat akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun Tito menegaskan masih ada perdebatan untuk nama Provinsi Papua Tengah. “Kalau ini bisa dipecah tiga dan mereka sepakat, ini bisa difollow up. Kalau yang selatan nggak ada masalah. Usulannya untuk ementara dijadikan satu dulu. Namanya Papua Pegunungan Tengah. Kalau memang itu disepakati, yang di utara disepakati, berarti nambahnya dua,” terangnya.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pendekatan kultural dan kemanusiaan akan lebih difokuskan pada permasalahan di Papua. Pendekatan keamanan dan penegakan hukum, dilakukan untuk menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). Akan tetapi, akan berbeda pendekatan jika menghadapi gerakan separatis.

“Pendekatan dilakukan terhadap kebanyakan masyarakat di Papua yang sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Itu juga harus melalui pendekatan yang berbeda-beda lagi,” kata Mahfud.

Menurutnya, pendekatan kultural dan kemanusiaan harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan. “Pendekatan militer kalau diperlukan. Misalnya, ada separatis,” imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Selama ini, lanjutnya, berbagai kementerian dan instansi terkait juga sudah melakukan pemetaan. Seperti Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Nantinya, seluruh jajaran kementerian dan instansi terkait akan diajak melakukan pemetaan persoalan secara lebih komprehensif. (rh/fin)

Komentar

Berita Lainnya