oleh

TKSK Diduga Minta Jatah Rp2 ribu/KPM

KAYUAGUNG –  Diduga oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pampangan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  banyak melakukan pelanggaran. Bahkan minta jatah Rp2 ribu/KPM di e-warung, Minggu (8/11).

Pasalnya, e-warung di wilayah tersebut banyak mengeluhkan kinerja TKSK yang kerap melakukan intimidasi terhadap e-warung. Bahkan meminta  uang dengan nominal tertentu. Jika tidak memberikan uang yang telah ditentukan, oknum tersebut mengancam akan mematikan mesin EDC yang dikeluarkan pihak bank.

Informasi  dugaan sudah sejak lama.BPNT merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu agar kesehatan dan gizinya dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasar pedoman umum sembako 2020, adapun jenis pangan yang mesti disalurkan adalah meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan vitamin.

Pemilik e-warung di Kecamatan Pampangan, E mengaku,  terdapat oknum TKSK Pampangan terlibat langsung dalam menentukan supplier, menyuplai bahan bahan yang akan diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.

Padahal dalam pedoman umum Kementerian Sosial (Kemensos) melarang dengan keras TKSK untuk menyuplai dan menentukan komoditi yang akan diberikan.” Pada dasarnya yang berhak menentukan supplier adalah pihak agen yang resmi ditunjuk oleh bank, bukan justru oknum TKSK,”tegasnya.

Bukan itu saja, lanjut dia, dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TKSK Kecamatan Pampangan kalau TKSK sempat memeras e-warung untuk memberikan jatah sebesar Rp2 ribu/KPM yang ada di Kecamatan Pampangan.

Dugaan pelanggaran ini berdasar informasi dari beberapa e-warung untuk oknum TKSK. Ya, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat serius dan merugikan KPM karena uang mereka dikurangi oleh oknum TKSK melalui e-warung.

Selain adanya keterlibatan oknum TKSK Pampangan untuk menyuplai sembako, oknum TKSK juga dianggap tidak becus bekerja. Karena sangat banyak data serta kartu KPM yang bermasalah yang tidak  diurus.

Bahkan untuk memuluskan aksinya itu, oknum TKSK Pampangan kerap didampingi oknum diduga anggota TNI.” Kami harus bagaimana pak. Kalau tidak dituruti, oknum TKSK mengancam akan mematikan mesin EDC,” jelasnya.

Dia berharap pihak terkait dapat menyikapi permasalahan ini dengan serius agar baik e-warung maupun KPM merasa tidak dirugikan.

Terpisah,  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) OKI H Reswandi menegaskan, bila ada  pelanggaran yang dapat merugikan, pihaknya menyarankan agar melaporkan perihal itu ke aparat penegak hukum (APH).” Silahkan lapor ke APH,mereka itu sudah digaji kenapa berlaku seperti itu,”tandasnya.(uni)

Komentar

Berita Lainnya