oleh

Tolak Ahok, Serikat Pekerja Akan Lakukan Aksi Renungan, Ini Jawaban Istana…

SUMEKS.CO – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang rencananya akan mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Penolakan itu akan berlanjut dengan aksi renungan yang dilakukan secara serentak.

Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga (SP3N) Sumbagsel melalui Presidennya, Yohan Efendi membenarkan, ‎seluruh anggota FSPPB menolak kehadiran Ahok di keluarga besar Pertamina.

“Banyak hal yang membuat seluruh serikat pekerja menolak Ahok di direksi Pertamina. Karena sosok Ahok tidak memenuhi syarat dalam persyaratan direksi BUMN. Salah satunya mantan narapidana, serta sikap Ahok yang kami nilai tidak pantas memimpin Pertamina,” tegasnya saat ditemui, Minggu (17/11/2019).

FSPPB menyatakan, dengan hadirnya Ahok ke perusahaan energi ini dipastikan akan menyebabkan gaduh yang akan berimbas pada pemerosotan kinerja Pertamina sebagai perusahaan pensuplay energi.

“Penolakan Ahok bukan tidak berdasar, jadi ini bukan masalah isu agama dan ras, namun tetap pada fokus sosok Ahok semata,” ujarnya.

Yohan yang didampingi Afrizal, Sekjend SP3N SBS dan pengurus SP3N Charly Yulanda, Erwan Teddy, Rahadian Ramadhan menerangkan di dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi anggota direksi BUMN.

Salah satunya, anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas dan tanggung.

“Artinya, direksi Pertamina harus memiliki syarat memiliki keahlian, identitas yang baik, jujur. Lalu ada lagi direksi Pertamina juga bukan calon legislatif dan calon legislatif nah si Ahok sendiri adalah anggota fraksi PDIP ini sudah penyalahan aturan yang ditetapkan,” tandasnya.

Terkait penolakan FSPPB pihak istana angkat bicara.

“Pak Presiden hanya mengatakan bahwa pihak pemerintah terlibat dalam TPA sesuai dengan Perpres. Mengenai nama-nama yang diajukan, tidak ada satupun yang disampaikan kepada kami,” ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Fadjroel hanya menjelaskan fungsi tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi petinggi BUMN.

Soal aspirasi serikat pekerja, Fadjroel menyerahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Di dalam TPA ada presiden, wakil ketua Pak Ma’ruf Amin, kemudian Mensesneg, sekretaris Pak Seskab, menteri terkait dan juga badan kepegawaian. Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait,” katanya.

Fadjroel juga tidak bisa menjawab Waketum Gerindra Fadli Zon yang menyinggung hubungan Jokowi dengan Ahok soal rencana pengangkatan Ahok jadi bos BUMN. “Kami tidak bisa menjawab itu. Lebih baik ditanyakan kepada Pak Erick Thohir,” pungkasnya. (ata/jpg)

Komentar

Berita Lainnya