oleh

Tolak Keberadaan Angkutan Batubara Lahat Melintas Diwilayah Muara Enim

MUARA ENIM – Adanya wacana dan usulan 15 pengusaha angkutan batubara yang menginginkan agar angkutan batubara dapat beroperasi kembali, mendapat penolakan keras masyarakat Muara Enim.

Soalnya keberadaan angkutan batubara melintas di jalan umum khususnya diwilayah Muara Enim dinilai mengsengsarakan masyarakat dan pengguna jalan.

“Kami masyarakat Muara Enim menolak angkutan batubara dari Lahat melintas di wilayah Muara Enim,” ujar Tokoh Masyarakat Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi yang juga menjabat Ketua Gapensi Muara Enim, Jumat (5/6/2020).

Dicabutnya izin angkutan batubara melintas oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, disambut antusias masyarakat. Sebab, kata dia, arus lalu lintas menjadi lancar dan jalan mulus.

“Coba bayangkan jika kendaraan truk batubara melitas sebelum izin angkutan batubara melintas dijalan raya belum diacabut, korban lakalantas berjatuhan, kemacetan, dan ancaman kesehatan masyarakat yang dilalui angkutan batubara. Apa ada pengusaha batubara peduli, tidak ada,” tegas Imam dengan nada tinggi.

Sebab angkutan batubara yang melintas, kata dia, selalu menimbulkan permasalahan dan lebih banyak moderatnya.

“Yang dapat banyak utungnya pengusaha dan oknum-oknum, sedangkan masyarakat hanya dapat menghirup debu hitam dari angkutan batubara,” tegasnya.

Lanjutnya, dirinya meminta Hermen Deru konsisten untuk tidak memberikan izin melintas angkutan batubara dari Lahat menuju Palembang. “Kita minta Gebernur konsisten menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) No 74/2018 yang melarang mobil angkutan batubara melintas di jalan negara,” jelasnya.

Hal senada dikatakan, Solihin menambahkan, dengan dicabutnya izin angkutan batubara melintas di jalan negara masyarakat merasakan kenyamanan dan keamanan melintasi jalan dari Pagaralam, Muara Enim, Lahat, Prabumilih hendak Palembang setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melarang mobil angkutan batubara melintas di jalan umum.

“Jika izin angkutan batubara melintas kembali dikeluarkan, maka masyarakat Muara Enim siap melakukan penghadangan besar-besaran tehadap angkutan batubara dari Lahat. Pemerintah sanggup melanggar dan mengorbankan masyarakat. Dan masyarakat juga sanggup menentang aturan yang dikeluarkan,” tegasnya.

Dirinya meminta kepada Plt Bupati Muara Enim, untuk menolak 15 pengusaha batubara untuk menyampaikan usulan izin melintas dalam wilayah akan dilalui. “Jika 15 pengusaha batubara mengagendakan audensi ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kita minta Plt Bupati dengan tegas menolaknya,” ujarnya. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya