oleh

Tolak RUU Omnibuslaw, Pertanyakan Belum Adanya Dewan Pengupahan

LAHAT – Ratusan buruh yang tergabung dalam tiga sarikat buruh yakni DPC SBSI, SBPKS GSBI, dan FSB NIKEUBA mendatangi kantor DPRD Lahat.

Mereka menuntur agar DPRD Lahat mendukung penolakan RUU Omnibuslaw (Cipta Kerja). Serta sempat menyingung belum adanya Dewan Pengupahan di Kabupaten Lahat.

Seni Karlina dari perwakilam DPC Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) mengungkapkan. Bahwa para buruh akan tetap menolak RUU Cipta Kerja karena banyak poin-poin yang merugikan bagi buruh. “Kami sangat meminta kepedulian Wakil Rakyat terhadap para buruh,” tegasnya.

Selain itu, daerah lain sudah ada Dewan Pengupahan, namun di Lahat justru belum terbentuk. “Kabupaten Lahat harus segera membentuk Dewan Pengupahan. Hal ini berkaitan dengan UMK. Kabupaten lain sudah ada UMK, tapi di Lahat belum ada,” ungkapnya.

Lanjutnya agar meminta DPRD Lahat memanggil perusahaan dan melakukan mediasi dengan Serikat Buruh untuk membahas permasalahan buruh di Lahat.

Sementara Fauzi Anwar perwakilan SBPKS GSBI dalam orasinya mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja tidak berpihak dan sangat menyengsarakan para buruh. Untuk itu, meminta DPRD Lahat membuat rekomendasi mendukung Buruh Lahat menolak RUU Cipta Kerja. Pihaknya juga meminta agar masalah buruh salah perusahaan di Lahat terkait belum mendapatkan pesangon agar ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Lahat.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Chomzi menyampaikan bahwa kami merespon dan menyerap tuntutan mengenai RUU Omnibuslaw. “Saya sependapat bila lembaga ormas menilai apakah RUU omnibuslaw itu memberatkan. Karena hal itu merupakam demokrasi. Kita sepakat bahwa adanya UU mendukung ada investasi tapi juga tidak mematikan buruh. Untuk itu kami secara moral menerima dan menyikapinya dan mendukung buruh,” tegas Fitrizal.

Senada disampaikan Ary Amd ketua komisi IV DPRD Lahat bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lahat. ” Akan kita panggil perusahaan dan Dibas Ketenagakerjaan membahas masalah buruh termasuk Dewan Pengupahan,” ungkapnya.

Sementata Plt Kepala Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi, Suhana terkait Dewan Pengupahan bahwa sebelummya telah dianggarkan pada tahun 2019 lalu. Namun yang jadi permasalahan komponen berupa asosiasi pengusaha di Lahat belum ada. “Sementara perusahaan di Lahat, kebanyakan pimpinann ada pusat, itu jadi salah satu permasalahan belum adanya asosiasi pengupahan,” tegasnya.(gti)

Komentar

Berita Lainnya