oleh

Tujuh Kritik terhadap Pimpinan KPK

Oleh KURNIA RAMADHANA *)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak berubah. Bayangkan, belum genap dua bulan Komjen Firli Bahuri dilantik sebagai ketua KPK, kerusakan sistem di lembaga superbodi itu sudah terlihat jelas oleh masyarakat luas. Apalagi ditambah dengan problematika implementasi dari UU KPK baru yang telah meluluhlantakkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Melihat kondisi seperti itu, omong kosong jika ada pihak-pihak yang masih terus-menerus membuat hoaks dengan mengatakan bahwa KPK baik-baik saja.

Pada tulisan ini saya akan spesifik mengulas berbagai langkah kontroversial yang dilakukan pimpinan KPK. Mesti dipahami, lima orang tersebut merupakan penanggung jawab utama dari pelaksanaan kerja lembaga antirasuah itu. Jadi, setiap tindakan ataupun pernyataan yang dikeluarkan pimpinan KPK harus mampu dijelaskan kepada publik.

Pertama, pimpinan KPK terlihat sangat tidak berdaya ketika berhadapan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat menangani perkara suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kesimpulan itu muncul sesaat setelah KPK gagal menyegel kantor DPP PDIP. Tak berhenti di situ, hingga saat ini bahkan tempat tersebut pun belum digeledah KPK. Logika sederhananya, jika pada tahap penyelidikan KPK ingin menyegel, bukankah di tahap selanjutnya pasti akan menggeledah?

Penting untuk dicatat, Komjen Firli Bahuri sebenarnya memiliki kedekatan yang cukup erat dengan PDIP. Hal itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mengakui pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa saat setelah dirinya dilantik sebagai deputi penindakan KPK. Jadi, ketika ada beberapa pihak yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan sikap gentarnya KPK pada PDIP, menurut hemat saya tidak sepenuhnya salah.

Kedua, pimpinan KPK tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa tim KPK saat sedang bertugas di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Langkah tim KPK tersebut sebenarnya masih rangkaian dari tangkap tangan yang melibatkan komisioner KPU. Diduga keras, Harun bersama salah seorang elite partai penguasa sedang bersembunyi di sekitar PTIK. Namun, saat sedang bekerja, tiba-tiba tim KPK didatangi beberapa petugas kepolisian untuk diminta tes urine. Akhirnya, alih-alih menjelaskan duduk persoalan, pimpinan KPK malah menghindar ketika ditanya tentang hal itu saat menjalani rapat dengar pendapat di Komisi III DPR.

Ketiga, pimpinan KPK kerap bertindak semena-mena terhadap pegawai sendiri. Kesimpulan tersebut lahir dari kejadian hengkangnya jaksa Sugeng dan jaksa Yadyn dari KPK, lalu dilanjutkan dengan ”upaya paksa” menggeser penyidik Kompol Rosa. Penting untuk dicatat, jaksa Sugeng sebelumnya pernah tergabung dalam tim yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Komjen Firli. Jadi, tidak salah jika publik menduga keputusan pimpinan KPK itu amat bernuansa konflik kepentingan dan didasari dendam semata.

Begitu pula halnya dengan jaksa Yadyn dan Kompol Rosa. Keduanya merupakan anggota tim yang menangani kasus suap Harun dan Wahyu. Rosa sendiri cukup menarik karena diketahui masa kerja yang bersangkutan di KPK baru akan berakhir September tahun ini. Selain itu, dia belum pernah melanggar kode etik di internal KPK. Bahkan, Polri sendiri telah mengirimkan surat penolakan atas pengembalian Rosa. Lalu apa yang mendasari pimpinan KPK ”memaksa” mengembalikan Kompol Rosa ke Polri? Apa karena dia turut bergabung dalam tim yang mendatangi PTIK saat melakukan pengintaian terhadap seseorang?

Keempat, pimpinan KPK merusak etika independensi yang selama ini terbangun di lembaga antirasuah tersebut. Pandangan itu lahir ketika maraknya kunjungan pimpinan KPK ke beberapa instansi negara. Bayangkan, dalam kurun waktu Januari sampai Februari saja, pimpinan KPK telah mengunjungi 17 instansi negara. Gedung DPR menjadi tempat yang paling kerap didatangi pimpinan KPK, yakni tiga kali. Dalihnya selalu sama, yakni mengenalkan pimpinan KPK yang baru dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di setiap instansi negara.

Sejenak saya berpikir, jika safari pimpinan KPK itu dilanjutkan dengan mengunjungi setiap dinas kabupaten/kota/provinsi dari Sabang sampai Merauke, mungkin waktu empat tahun tidak akan cukup. Penting untuk dipahami, pimpinan KPK pada dasarnya dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang sedang beperkara sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU KPK. Bahkan, aturan tersebut mengandung ancaman pidana penjara lima tahun bagi pihak-pihak yang melanggar. Itu merupakan pengejawantahan dari sikap independensi setiap insan pegawai KPK.

Kelima, pimpinan KPK gagal untuk segera meringkus Harun. Padahal, selama ini rekam jejak KPK selalu baik dalam menangkap pelaku korupsi yang berupaya lari dari jerat hukum. Ambil contoh mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, yang menjadi tersangka suap proyek wisma atlet Hambalang di Kemenpora, dapat ditangkap KPK di Kolombia. Konteks saat ini adalah Harun sudah terang benderang ada di Indonesia, tetapi mengapa tidak segera ditemukan? Apakah itu murni akibat ketidakmampuan atau malah ketidakmauan pimpinan KPK?

Keenam, pimpinan KPK diduga secara serampangan menghentikan penanganan 36 kasus di ranah penyelidikan. Mesti diingat, dalam pasal 5 UU KPK secara spesifik disebutkan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasas pada aspek keterbukaan dan akuntabilitas. Konsekuensi logis dari pemaknaan pasal tersebut adalah pimpinan KPK harus menjelaskan kepada publik bagaimana metode penghentian penyelidikan perkara itu, apakah melalui gelar perkara terlebih dahulu atau jangan-jangan penilaian subjektivitas semata.

Ketujuh, pimpinan KPK tiba-tiba mengadakan acara dengan mengundang media hanya untuk menunjukkan kemahirannya memasak nasi goreng yang sebenarnya tidak pantas untuk dipertontonkan kepada publik. Apalagi, kegiatan itu dilakukan di tengah situasi pelik yang sedang mendera KPK. Semestinya mereka memahami bahwa rakyat membayar pajak untuk menggaji yang bersangkutan agar bisa serius memberantas korupsi, bukan malah melakukan atraksi yang tidak lucu seperti itu! (jawapos)


*) Kurnia Ramadhana, Peneliti di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Komentar

Berita Lainnya