oleh

Tunggakan BPJS Kesehatan di RSU dr HM Rabain Muara Enim Rp 30 Miliar

SUMEKS.CO – Tunggakan klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan kepada RSU dr HM Rabain Muara Enim mencapai Rp 30 miliyar sepenuhnya bukan kesalahan lembaga asuransi kesehatan tersebut. Melainkan akibat adanya keterlambatan  manajemen RSU dr HM Rabain  mengajukan penagihan.

“Sebenarnya jumlah tunggakan BPJS Kesehatan tidak sampai sebesar Rp 30 miliyar seperti yang ramai diberitakan di media. Yang pasti jumlahnya tidak sampai sebesar itu,” jelas Kepala Kantor Kabupaten BPJS Kesehatan Muara Enim, Lydia yang berhasil dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, klaim tunggakan yang belum dibayar BPJS Kesehatan ke RSU dr HM Rabain Muara Enim periode bulan April, Mei dan Juni 2019. Karena pihak rumah sakit baru mengajukan klaim penagihan pada bulan Juli dan Agustus.

Lydia menjelaskan, tagihan klaim Bulan Pelayanan April oleh Pihak Rumah Sakit baru diajukan ke BPJS Kesehatan pada bulan Agustus 2019, tagihan bulan pelayanan  Mei 2019 diajukan pada  bulan September 2019 dan tagihan bulan pelayanan Juni 2019 baru diajukan oleh pihak Rumah Sakit pada akhir bulan September 2019. Namun, untuk bulan pelayanan Juli 2019 sampai dengan bulan  pelayanan September 2019 belum ada pengajuan klaim dari pihak Rumah Sakit kepada BPJS Kesehatan. Tagihan Klaim Rumah Sakit Rabain untuk  bulan pelayanan April sampai dengan bulan pelayanan  Juni kurang lebih 17 Milyar.

Adanya keterlambatan penagihan tersebut, kemungkinan besar karena adanya perubahan status klas rumah sakit dari C naik menjadi B.

“BPJS tetap membayar tagihan tersebut, menunggu anggaran droping dari BPJS Kesehatan pusat. Jika anggarannya sudah didroping maka segera dibayarkan melalui kantor cabang,” jelasnya.

Menurutnya, meski BPJS Kesehatan mengalami tunggakan pembayaran kepada pihak rumah sakit, namun sesuai penjelasan Direktur RSU dr HM Rabain Muara Enim pelayanan kesehatan masyarakat peserta PBJS Kesehatan tetap dilayani.

Ketika ditanya bagaimana dengan tagihan BPJS Kesehatan yang ada di Puskesmas?, dijawabnya tidak ada permasalahan. Karena pembayaran tagihan BPJS Kesehatan di Puskesmas setiap bulan dibayar. “Untuk Puskesmas sistim pembayarannya gunakan Kapitasi. Artinya pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pratama  bedasarkan jumlah peserta terdaftar.

Menurutnya, BPJS Kesehatan menghadapi kondisi likuiditas sejak akhir tahun 2018 lalu. Hal ini sebenarnya sudah terjadi dr awal implementasi JKN karena perhitungan iuran belum sesuai dengan seharusnya. Sehingga jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan lebih besar dari iuran yang diterima. Pemerintah komit untuk menyelesaikan kekurangan pembiayaan ini. BPJS kesehatan akan membayarkan klaim sesuai dengan ketersediaan dana yang ada berdasarkan urutan jatuh tempo klaim atau FIFO.

Setiap keterlambatan pembayaran klaim dari jatuh tempo, lanjutnya,  BPJS Kesehatan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga diharapkan Fasilitas kesehatan menyiapkan kolateral lain untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. BPJS kesehatan akan membayarkan klaim berikut dendanya sesuai dengan ketersediaan dana. Secara rutin setiap waktu BPJS Kesehatan menerima iuran dari peserta, iuran ini segera dibayarkan ke fasilitas kesehatan, untuk kekurangannya menunggu dukungan pemerintah.

Plt Direktur RS dr HM Rabain Muara Enim, H Yan Riadi, kepada awak media sempat mengatakan bahwa tunggakah BPJS kesehatan yang belum dibayar mencapai Rp 30 miliar. Meski ada tunggakan, namun pelayanan kesehatan masyarakat peserta BPJS tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Kepala dinas Kesehatan Muara Enim Vivi Mariani melalui staf layanan kesehatan, rujukan dan jaminan kesehatan, Rian Uthami Skm Mph mengatakan untuk kewajiban premi pembayaran BPJS Kesehatan sudah dipenuhi hingga bulan september.

“Sudah dibayar dimana pembayaran pertama mulai dari januari hingga April senilai Rp 14.291.717.000,- dan Mei hingga Agustus Rp 17.936.205.000 -,” bebernya.

Menurutnya, kalau dari segi pembayaran premi semua kewajiban sudah dilakukan, karena layanan kesehatan merupakan salah satu dari program kabupaten Muara Enim. “Jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) di kabupaten Muara Enim ada 187.924 jiwa, yang berasal dari PBI Provinsi 9.950, PTBA 8.695, Pajak Rokok 3.400 dan PBI APBD Muara Enim 165.879,” terangnya.

Berkaitan permasalahan yang dialami RS HM Rabain, hal tersebut karena pembayaran berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh BPJS kesehatan. “22 puskesmas di kabupaten muara enim masih berjalan normal seperti biasanya,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk non kapitasi klaim dari puskesmas yang ada di kabupaten muara enim ada Rp 441 juta dari januari hingga juni dan saat ini sudah dibayarkan semua oleh BPJS. “Sudah dibayar semua alhamdulillah kalau untuk puskesmas tidak ada masalah mengenai hal tersebut,” imbuhnya.

Untuk pelayanan non kapitasi klaim akan hangus dalam enam bulan apabila tidak diajukan kepada BPJS. “Enam  bulan setelah tindakan, semisal persalinan februari maka akan hangus pada juli, sehingga sebisa mungkin klaim segera dilakukan oleh pihak puskesmas,” tukasnya. (Way)

Komentar

Berita Lainnya