oleh

UMK 2020, Naik 8,53 Persen

-Sumsel-521 views

PRABUMULIH – Prabumulih sejauh ini belum memiliki dewan pengupahan, karenanya upah minimum kota (UMK) masih menginduk ke upah minimum provinsi (UMP). UMP 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,53 persen menjadi Rp 3,043 jutaan dari sebelumnya Rp 2,804 jutaan.

Kabid Hubungan Internasional (HI), Nurhasanah BE menerangkan, soal kenaikan UMK tersebut surat edaran (SE) Walikota (Wako) No 560/891/dinker/2019 tentang UMP Sumatera Selatan (Sumsel) 2020 segera diedarkan ke perusahaan di Bumi Seonggok Sepemuyian ini.

“Setidaknya, sudah kita siapkan 200 surat soal kenaikan UMK 2020. Agar perusahaan menaikan upah pekerjanya, mulai 1 Januari mendatang. UMK-nya Rp 3,043 juta,” jelasnya, Kamis (14/11).

Akunya, nantinya petugasnya mengantarkan SE tersebut ke perusahaan di Kota ini. Ia mengimbau, agar perusahaan belum menerima SE untuk segera menghubungi Disnaker.

“Kalau tidak dijalankan, tentunya akan ada sanksi diterima perusahaan. Karena, kenaikan UMK sudah menjadi ketentuan pemerintah setiap tahunnya,” terangnya.

Ungkapnya, kalau belum bisa dilaksanakan Januari. Kata dia, paling lambat 1 April sudah dilakukan.

“Sementara itu, kenaikan upah belum dibayarkan. Harga dirapel, dan diberikan kepada pekerja. Karena, merupakan haknya,” ucapnya.

Sambungnya, jika tidak juga dilaksanakan. Artinya, perusahaan siap dikenakan sanksi administratif. “Terberat dicabut izin operasionalnya di Prabumulih. Karena, sudah menjadi ketentuan. Kalau, kenaikan upah menjadi hak pekerja dan kewajiban perusahaan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Ir Bambang Sukaton tidak menampi adanya kenaikan UMK menjadi Rp 3,043 jutaan.

“SE-nya sudah ditandatangani Pak Wako. Dan, telah mulai diedarkan ke perusahaan. Data kita miliki, ada 420 perusahaan beroperasi di Prabumulih. Baik, kecil dan besar,” tambahnya.

Supaya tidak kena sanksi, pesannya agar perusahaan di Prabumulih melaksanakan ketentuan tersebut. “Kalau memungkinan 1 Januari mendatang, kenaikan UMK sudah mulai diberlakukan. Dan, paling lambat April dan kenaikan upah belum dibayar harus dirapel,” pungkasnya. (Zik)

Komentar

Berita Lainnya