oleh

UMP 8,51 Persen Langgar UU Ketenagakerjaan

-Ekbis-165 views

JAKARTA – Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan penetapan kenaikan Upah Minimun Provinsi sebesar 8,51 persen melanggar Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan. Sebab dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP dengan menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari survei pasar.

Nah, setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

“Kami melihat surat edaran (kenaikan UMP 8,51 persen oleh Kementerian Ketenagakerjaan) telah melanggar UU Ketenagakerjaan,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, kemarin (18/10).

Bahkan, kata dia, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan buruh terkait penolakan nilai upah minimum padat karya yang dibawah upah minimum yang berlaku yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat.

“Sudah ada keputusan MA yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku,” kata

KSPI juga mendesak pemerintah agar segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi acuan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen. Sebab PP itu selama ini ditolak oleh buruh.

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” tegas Iqbal.

Sementara Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat, dengan tegas menolak kenaikan UMP sebesar 8,51 persen. Aspek malah meminta kenaikan upah sebesar 20 persen untuk tahun depan. “Kita tolak kenaikan 8,51 persen. Kami meminta 20 persen,” kata Mirah.

Mirah menjeaskan, keluarnya angka 20 persen dari perhitungan dengan melibatkan setidaknya 84 itemm KHL. Dengan demikian, para buruh akan mendapatkan kesejahteraan. “Dari 84 item KHL yang kami hitung, maka kenaikan 20 persen sangat layak,” ujar dia.

Lantas menanggapi permintaan kenaikan UMP sebesar 20 persen, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, kenaikan sebesar itu terlalu tinggi dan tidak wajar. “Tidak wajar dan tidak realistis dan lemah argumennya. Dan jangan lupa ini kan dari pengamat sosial. Upah minimum itu upah paling rendah,” tukas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 telah menetapkan kenaikan UMP dan UMK sebesar 8,51 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.(din/fin)

Komentar

Berita Lainnya