oleh

Urus Naik Pangkat, PBB Harus Lunas

PAGARALAM – Pemerintah Kota Pagaralam nampaknya ingin menggenjot PAD dari sektor pajak. Buktinya, seluruh PNS di kota tersebut yang akan mengurus kenaikan pangkat, diwajibkan melampirkan bukti lunas pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala BKD Kota Pagaralam Iwan Mike Wijaya ST MM melalui Kabid Penagihan dan Keberatan Mirwansyah S Kom mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kelurahan yang menerapkan persyaratan, bagi masyarakat yang hendak atau ingin berurusan, menyangkut administrasi kependudukan, harus bisa turut menyertakan tanda bukti lunas bayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dengan pemberlakukan persyaratan semacam itu, tentu sangat sedikit banyak, dapat membantu di dalam progres pencapaian realisasi target PBB, begitu pula bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ingin mengurus kenaikan pangkat, haruslah dapat turut melampirkan bukti tanda lunas PBB.

“Disinilah kami bisa turut mendorong, dalam hal mendongkrak pencapaian reralisasi target PBB ini. Sebab bila tidak berurusan, terkadang kita lupa untuk membayar PBB. Untuk memompa kinerja perangkat Ketua RT dan Ketua RW, dalam turut serta gencar melakukan penagihan PBB-P2 ke masyarakat, kita juga rutin melakukan monitoring evaluasi (Monev) tiap bulannya, termasuk mengatahui apa kendala di lapangan, dalam penagihan PBB-P2 ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kelengakapan berbagai persyaratan dibutuhkan jadi hal penting, bagi pihak Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, dalam memproses dan memberikan pelayanan prima, kepada tiap masyarakat yang datang, hendak melakukan berbagai urusan terkait administrasi kependudukan.

“Patokan kita dalam memberikan pelayanan, ialah kelengkapan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, bagi masyarakat yang hendak berurusan di Kantor Kelurahan, menyangkut urusan administrasi kependudukan,” ujar Lurah Sukorejo Panca Windra SE.

Apa saja persyaratan dibutuhkan itu ? Kata Panca, yakni bila masyarakat hendak mengurus terakit administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan, surat pengantar dari Ketua RW dan RT setempat, data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK).

Dan tak kalah penting lagi, yakni harus bisa menyertai bukti tanda lunas bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). “Untuk masalah tanda lunas bayar PBB, jadi syarat wajib layanan, bila ada warga yang hendak berurusan disini, warga bisa bayar sendiri atau bayar di Kantor Lurah, kemudian petugas Kelurahan yang bayarkan PBB warga itu ke Bank, jadi warga tinggal pilih saja,” tandasnya. (ald)

Komentar

Berita Lainnya