oleh

Usai disegel Kantor DPRD Sepi aktivitas

MURATARA – Usai di segel ratusan mahasiswa,  yang mebolak UU Omnibus Law, gedung DPRD kabupaten Muratara, sepi aktivitas. Rencananya, penyegelan kantor DPRD itu akan berlangsung Senin 12 Oktober 2020 mendatang.

Informasi di himpun, kondisi gedung DPRD Muratara usai di segel ratusan mahasiswa yang menuntut seluruh anggota DPRD Muratara, menandatangani 20 petisi sikap menolak UU Omnibus law, sepi dari aktivitas, hanya di dapati ruang sektariat yang buka.

Di sekitar halaman DPRD Muratara, juga tidak didapati banyak kendaraan diparkiran. Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah melalui wakil ketua I Amri Sudaryono saat di konfirmasi mengungkap jika saat ini gedung DPRD suda di segel mahasiswa.

“Rencananya sampai perwakilan mahasiswa ini kami undang untuk melakukan pembahasan secara langsung. Mungkin senin nanti kita akan undang dalam pertemuan dengan anggota DPRD,” katanya,

Amri mengungkapkan, atas nama fraksi Demokrat dan PKS di DPRD Muratara, telah menyatakan sikap tegas, satu jalan dan satu perjuangan dengan mahasiswa. “Kami menolak UU Omnibus Law, dan kami sambut dengan baik asfirasi adik adik mahasiswa untuk meneruskan aspirasi ke DPR RI,” katanya.

Namun karena di DPRD bersifat Kolektif Kolegial. Pihaknya tidak bisa memutuskan secara individu untuk mewakili secara resmi suara DPRD Muratara. “Kami dari Demokrat dan PKS sudah menyatakan sikap ikut menolak, tapi kami tidak bisa memaksa yang lain. Karena mereka mempunyai aspirasi masing masing,” ucapnya.

Dia tidak mempermasalahan aksi penyegelan yang dilakukan Mahasiswa. Karena DPRD juga merupakan rumah rakyat dalam artian rumah besar masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Saya minta jangan dirusak karena itu rumah kita bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Raju perwakilan mahasiswa mengungkapkan, mereka sdah melayangkan 20 petisi terkait penolakan UU Omnibus Law. Diantarannya menolak Upah didasarkan per satuan waktu, ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Menolak Upah Minimum hanya didasarkan pada UMP, Upah Minimum Kabupaten/kota(UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK) dihapus.

Menolak Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum di hilangkan. Menolak tidak adanya denda bagi perusahaan yang terlambat membayar upah. Menolak Pekerja yang di PHK karena mendapatkan Surat Peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Menolak Pekerja yang mengundurkan diri tidak dapat apa-apa.

Menolak Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan tidak lagi mendapatkan pesangon. Menolak Pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa  (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon.

Menolak Pekerja yang di phk karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon. Menolak Pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi di berikan sejumlah uang sebagai pesangon  Menolak Pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon.

Menolak Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Menolak Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Menolak Outsourching bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batasan waktu.

Menolak Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian, TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa indonesia. Menolak dihapuskanya pidana terhadap pengusaha yang melanggar izin lingkungan. Menolak adanya Sanksi adminisrratif yg diberikan oleh pemerintah pusat yang seharusnya sanksi pidana.

Meminta DPRD Muratara Untuk Segera Menyurati secara tertulis DPR RI Bahwa DPRD dan Rakyat Kabupaten Muratara Menolak Omnibus law. Hentikan monopoli tanah yang dilakukan perusahaan multi nasional swasta yang di legalistaskan oleh omnibus law termasuk di daerah Muratara. Terakhir libatkan elemen masyarakat muratara dalam pengambilan keputusan izin usaha perusahaan yang akan masuk.

“kami ingin DPRP Muratara, sepakat dengan rakyat menolak UU Intinya Law yang dianggap mengamputasi hak hak buruh dan masyarakat indonesia,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya