oleh

Usulan, Pembentukan Kemenko SDA-LH Untuk Optimalisasi Misi Presiden-Wapres

JAKARTA-Pengurus Nasional Poros Hijau Indonesia mengadakan Diskusi Dr dengan tajuk “Usulan Struktur Kabinet Indonesia Kerja II”. Diskusi dihadiri oleh perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Akademisi, NGO, Pengurus DPP Partai Politik dan jurnalis senior. Bertempat di Ke:Kini Cafe, Menteng Jakarta, Senin (22/7).

Poros Hijau Indonesia, satu organisasi yang platform organisasinya bekerja untuk lingkungan hidup dengan perspektif politik hijau, serta pada Pilpres 2019 mendukung pasangan Ir H Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menilai penting untuk memberikan masukan format kelembagaan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Apalagi pasangan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin mencantumkan dalam Misi No. 4 mereka “Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkelanjutan”.

“Problem SDA dan LH semakin kompleks, sudah seharusnya isu ini menjadi hal penting yang patut dipertimbangkan dalam struktur kabinet. Poros Hijau Indonesia mengusulkan dibentuk Kemenko SDA-LH dalam Kabinet Indonesia Kerja II JokoWidodo –KH Ma’ruf Amin”, kata Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia dalam presentasinya, “Usulan Kemenko SDA-LH beserta nomenklatur Kementerian dibawah koordinasinya, selain berlandaskan pada Misi Presiden-Wapres terpilih, juga mengacu pada diskursus Pembangunan Ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan, dan relasional antara lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi. Kemenko SDA-LH ini mempunyai 5 fungsi, yaitu Pengaturan, Pengelolaan, Kebijakan, Pengurusan dan Pengawasan”.

Presentasi Poros Hijau Indonesia ini mendapatkan tanggapan dari Prof Hariadhi Kartodihardjo, akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam budaya teknokratik di Indonesia, bukan soal isu dan nomenklaturnya, tetapi juga soal politik administrasi perlu dipertimbangkan. “Kita bisa saja punya gagasan bagus dan ideal soal Kemenko SDA-LH, tapi perlu juga melihatnya dari pandangan birokrasi, menurutnya :
1. Ukuran Kinerja, jangan lagi berorientasi anggaran.
2. Sistem Penggajian yang perlu dipertimbangkan pemberlakuan Single Sallary System
3. Mendorong fleksibilitas dalam menjalankan tugas bukan hanya berbasis tupoksi
4. gubah budaya birokrasi.
“Kita berada diera keterbukaan, maka harus ada kemauan dan dorongan agar diantara Kemeterian juga terbuka, setidaknya yang ada dalam Kemenko SDA-LH nanti.

Karena kalau diantara Kementerian saling menutup informasi, sulit untuk mengambil keputusan yang tepat”, kata Pak HK, panggilan akrab Pak Hariadhi, “Birokrasi perlu mengubah basis kerjanya berdasarkan empirical evidence based. Mengurai dan memecahkan masalah, bukan menghindar karena bukan tupoksinya, ini namanya kerja terobosan, ungkapnya.

Sementara itu, Rawanda Nicodemus Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung pernyataan Prof HK tentang perlunya mempertimbangkan unsur politik administrasi dalam usulan nomenklatur kabinet, “Birokrasi Indonesia budaya kerjanya masih comply pada aturan, sepanjang tidak ada aturan, umumnya tidak bergerak. Padahal ini era disruption, perlu budaya kerja adaptasi dan up-scalling”, ujar Binyo, sapaan akrab Rawanda. “Idealnya manajemen itu adalah pengetahuan, sehingga dia dinamis. Manajemen itu multi dimensi, perlu koordinasi, bukan menunggu regulasi. Ini yang dimaksud Pak Jokowi kerja terobosan, tidak linear. Sebuah kelembagaan, termasuk Kementerian, agar efektif harus dilihat dari 4 hal, yaitu Fungsi dan Struktur, Otoritas dan Legitimasi, Sumber Daya Manusian (SDM), kemudian Anggaran. Jadi, usulan Kemenko SDA-LH ini bisa dijabarkan dalam 4 unsur ini”.(ril)

Komentar

Berita Lainnya