oleh

Usulkan KPPS Meninggal Disantuni Maksimal Rp36 Juta

-Politik-367 views

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menyantuni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal akibat dari pelaksanaan Pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman memaparkan KPU akan mengusulkan besaran santunan itu kepada Kemenyerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (25/4).

Data terakhir menyebutkan total petugas KPPS yang meninggal hingga Senin (25/4) mencapai 90 orang.

“Petugas Penyelenggara ada 90 orang meninggal dunia dan ada 374 sakit. Sebaran terjadi di 19 provinsi.  KPU telah membahas sevara internal mengenai besaran santuann,” ungkap Arief bersama para komisioner KPU di media center Gedung KPU.

KPU katanya sudah memperhitungkan berbagai macam regulasi terkait pemilu. Termasuk regukasi asuransi, BPJS hingga catatan-catatan yang pernah diberlakukan sebelumnya.

Mengenai besaran santuanan itu akan dibahas bersama Kemenkeu untuk membicarakan sumber anggarannya.

Dalam usulan KPU, santunan yang akan diberikanbpada petugas KPPS yang meninggal akan diberikan uang berkisar Rp30 – Rp36 juta.

Sementara yang cacat tetap, mendapatkan maksimal Rp30 juta. Lalu yang mengalami luka mendapat santunan sebesar Rp16 juta.

Khusus unuk cacat tetap, akan ditinjau dari jeni musibahnya.

“Kita akan bahas bersama Kemenkeu trmasuk mekanisme pemberian, penyediaan amggaraannya.  Karena anggaran KPU tidak ada berbunyi nomenklaturnya santunan. Maka akan diambil dari pos anggaran mana dan lakukan penghematan,” lanjut Arief.

Terpisah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyaknya petugas Pemilu yang meninggal akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu.

“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya,” katanya.

Mendagri setuju dengan usulan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melelahkan, dan telah meminta banyak korban jiwa itu.

Namun ia masih menunggu dulu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu.

“Kami tidak ingin mendesak dulu tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru,” terang Mendagri.

Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi. Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK, keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama.

Yang kedua juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan, itu saja.

“Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” ujarnya. (ran)

 

Komentar

Berita Lainnya