oleh

Vaksin Covid-19 Mulai Bulan Depan, Prioritas PNS dan Nakes

BOGOR – Pemberian vaksin Covid-19 terhadap warga Kota Bogor akan dimulai November 2020 di Puskesmas Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Prioritas pertama tenaga kesehatan dan PNS.

“20 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kota Bogor akan mendapat vaksinasi tahap pertama. Dengan sasaran prioritas yakni tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat menggelar konferensi pers di Taman Ekspresi, Selasa (13/10/2020).

Dengan kata lain, orang yang berisiko tinggi karena memiliki frekuensi intens dalam hal interaksi dengan orang pada pelayanan publik. Jadi nakes dan pelayanan publik akan diprioritaskan.

“Data ini akan kami sampaikan, diusulkan kepada bapak Presiden melalui pak Gubernur Jawa Barat. Untuk selanjutnya secara teknis akan dimatangkan bagaimana rundown pemberian vaksin yang mungkin akan dimulai pada bulan November,” tukasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyiapkan rencana rinci vaksinasi Corona sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lokasi simulasi vaksinasi telah ditentukan.

Simulasi ini mulai dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Rakor ini dihadiri oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Menlu Retno Marsudi, dan Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan menyatakan sudah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.

Kota Bogor Kembali ke Zona Orange

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut bahwa pekan ini status Kota Bogor kembali ke zona risiko sedang atau orange Covid-19 dengan adanya angka-angka perbaikan pada kasus kesembuhan dan ketersediaan tempat tidur isolasi.

“Per hari ini Kota Bogor dinyatakan kembali ke zona oranye. Ada dua perbaikan di sini. Pertama adalah recovery rate atau kasus kesembuhan yang membaik. 30 persen lebih baik daripada minggu lalu,” ungkap Bima Arya.

Pada data tren angka kesembuhan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa jumlah kasus sembuh sejak September hingga hari ini terus meningkat dengan angka 67,3 persen atau lebih tinggi 4,75 persen dari angka kesembuhan Jawa Barat (62,55 persen).

Sementara jumlah kasus sembuh minggu ini adalah 133 kasus atau meningkat 30 persen dari pekan sebelumnya.

Perbaikan juga terjadi pada indikator bed occupancy ratio (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi di Kota Bogor. “Karena OTG diprioritaskan untuk dikirim ke tempat isolasi di Lido. BOR kita yang tadinya 60 persen, per hari ini angkanya di 51 persen,” jelasnya.

Catatan Dinkes Kota Bogor, kapasitas ruang isolasi dan ICU khusus Covid-19 di Kota Bogor terus ditingkatkan untuk mengantisipasi peningkatan kasus aktif yang membutuhkan perawatan intensif.

Jumlah tempat tidur isolasi per 11 Oktober 2020 adalah 371 unit dengan ICU 14 unit dari 21 rumah sakit rujukan Covid-19 di kota hujan.

Keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 per 11 Oktober 2020 sebesar 51 persen dan tempat tidur ICU sebesar 64 persen. Sementara di Pusat isolasi BNN Lido dengan kapasitas 100 tempat tidur, terisi 33 (33 persen).

Rinciannya, pasien asal Kota Bogor sebanyak 88 orang (44,7 persen), pasien asal Kabupaten Bogor 83 orang (42,1 persen) dan pasien asal kota lain 26 orang (13,2 persen).

“Kami melihat trennya masih sama, klaster terbesar adalah klaster keluarga. Namun apabila di dalami, klaster keluarga itu terpapar karena dua hal, yakni dari tempat kerja, kedua dari luar kota. Sedangkan penularan agak minim terjadi di rumah makan dan restoran,” jelasnya.

“Kami menghimbau agar perkantoran membentuk satgas sendiri yang akan berkoordinasi dengan satgas covid di Kota Bogor,” tambah Bima.

Dengan kembalinya Kota Bogor ke zona orange, Pemkot Bogor pun kembali menyesuaikan kebijakan, khususnya untuk sektor ekonomi.

“Forkopimda sepakat untuk menyesuaikan kembali jam operasional untuk rumah makan, restoran dan unit ekonomi menjadi jam 9 malam dan di atas itu diperbolehkan untuk layanan antar,” pungkas Bima. (adi/pojokbogor)

 

Komentar

Berita Lainnya