oleh

Vaksin Terbaik Adalah Protokol Kesehatan

Sumeks.co – Upaya pemerintah kota Palembang untuk menekan laju perkembangan kasus Covid-19 terus dilakukan. Wali Kota Harnojoyo yang ditemui usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Palembang, Jumat (20/11) mengatakan, saat ini pihaknya fokus untuk mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan ini menjadi yang terpenting saat ini. Saat semua sudah mulai kembali beraktifitas,”ujarnya. Oleh sebab itu, Pemkot Palembang juga mengampanyekan penerapan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kampanye umum yang juga dilakukan hampir di seluruh kota di Indonesia menyambut kenormalan baru.

Harnojoyo mengakui jika pihaknya mengalami kesulitan, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, sejumlah pihak dilibatkan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, yang ikut memberikan edukasi kepada masyarakat sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) di kota Palembang.

Salah satunya Habib Mahdi Muhammad Syahab. Diungkapkannya, sinergitas antara Pemkot dan ulama ini bisa dilakukan melalui himbauan, pesan-pesan yang diselipkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah. “Misalnya dalam khotbah Jumat, juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan,”kata Habib Mahdi yang dibincangi beberapa waktu lalu.

Untuk mempertegas upaya menekan laju perkembangan Covid-19 dan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan inilah, Wali Kota Harnojoyo menerbitkan Perwali No.27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 di Kota Palembang. Didalamnya, terkandung sejumlah sanksi yang bisa diterima masyarakat ataupun pelanggar.

Yaitu, sanksi administratif berupa teguran dan atau peringatan lisan, penahanan kartu identitas, kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum, perintah isolasi atau karantina di tempat yang ditentukan, sampai denda dengan besaran Rp100 ribu-Rp500 ribu.

Pada tahap awal penerapan Perwali itu, sosialisasi gencar dilakukan. Bahkan, Pemkot Palembang juga menggelar operasi yustisi berupa razia masker di sejumlah tempat, utamanya pusat keramaian pada 17 September 2020 lalu. Terbukti memang, sebagian besar masyarakat yang terjaring dalam razia ini mengaku lupa mengenakan masker saat keluar rumah.

Akan tetapi, sejatinya Perwali yang telah dikeluarkan tersebut bertolak belakang dengan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Perwali tidak memiliki hak untuk memuat sanksi bagi masyarakat. Dalam kasus ini terkait penegakkan protokol kesehatan. Melainkan harus melalui Perda yang dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Pada kesempatan yang sama, usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD kota Palembang Zainal Abidin mengatakan, proses penerbitan Perwali beberapa waktu lalu itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang. Pembahasan mengenai penerbitan Perwali itu sempat dilakukan termasuk oleh dirinya sebagai bagian dari Gugus Tugas Covid-19 kota Palembang.

“Ada satu instruksi Wali Kota dan dua Perwali yang telah dikeluarkan terkait penanganan Covid-19 di Palembang. Semua sebelumnya dibahas di Gugus Tugas,”singkatnya.

Dari catatan yang dihimpun, Instruksi Walikota No.1/2020 dikeluarkan untuk merazia warga yang masih berkumpul atau berkerumun dalam jumlah besar. Instruksi itu dikeluarkan pada 21 April lalu, saat kasus Covid-19 di kota Palembang mulai meningkat.

Persis satu bulan setelahnya pada 21 Mei 2020, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengeluarkan Perwali No.14/2020 tentang PSBB di kota Palembang. Itu terjadi setelah Menteri Kesehatan menyetujui pengajuan PSBB di kota Palembang dan Kota Prabumulih pada 12 Mei 2020. Perwali No.27/2020 kemudian dikeluarkan pada 17 September 2020 terkait adaptasi kebiasaan baru.

Sayangnya, penerapan Perwali yang disertai sanksi ini terkesan setengah hati. Masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di beberapa sudut di kota Palembang. Seiring kembali bergeliatnya ekonomi di kota Palembang, masyarakat mulai keluar rumah dan kembali beraktifitas.

Di pasar modern atau mall, penerapan protokol kesehatan diinisiasi oleh pengelola dan diterapkan dengan ketat. Berbeda halnya dengan pasar tradisional yang kembali menunjukkan kerumunan masyarakat, meski masih tetap mengenakan masker.

“Itulah yang tersisa dari PSBB di kota Palembang. Sampai sekarang yang kita sadari sebagai warga untuk menjaga diri dari Covid—19 hanya menggunakan masker,”ungkap Pengamat Publik, Bagindo Togar dibincangi Sabtu (21/11).

Kalaupun ada tempat mencuci tangan, namun kerumunan di pasar tradisional di kota Palembang hari ini tak bisa dihindari. Kembali lagi pada bahasan sebelumnya, menurut Togar, hal lain yang menjadi penyebab terus bertambahnya kasus Covid-19 di kota Palembang juga mengenai sanksi yang terdapat dalam Perwali. Selain tidak tegas, juga dirasa kurang tepat, mengingat untuk sanksi pada umumnya bisa di eksekusi melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Sudah sejak awal merebaknya kasus di kota Palembang, pemerintah terlihat gamang dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga prinsipnya, mengikuti (pemerintah) pusat, mengikuti (pemerintah) provinsi,”tambahnya. Padahal menurut Togar yang harus dikedepankan adalah pendapat ahli kesehatan, dalam upaya menekan laju permkembangan kasus Covid-19 ini.

Aparat Satpol PP Kota Palembang melakukan himbauan prokes

Dalam kondisi yang seperti ini, Satpol PP Kota Palembang juga tak dapat berbuat banyak. Menurut Kasatpol PP GA Putra Jaya didampingi Kabid Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan (PPUD), Budi Norma saat dibincangi awal pekan ini mengungkapkan jika masyarakat terkesan abai bukan tanpa sebab. Kondisi ekonomilah yang memaksa masyarakat untuk keluar rumah dan mencari nafkah.

Sehingga, pihaknya mengedepankan strategi persuasif dan komunikasi agar tujuan protokol kesehatan ini tersampaikan ke masyarakat. “Termasuk kami juga menjadikan anggota kami sebagai duta protokol kesehatan. Tugasnya berkeliling di tempat keramaian, pasar tradisional, mengingatkan warga untuk patuh,”katanya.

Harus diakui, mulai dari penerapan PSBB di kota Palembang sejak minggu ketiga Mei 2020, sanksi bagi masyarakat diterapkan secara humanis. Dengan berbagai shock teraphy, seperti memberikan hukuman membersihkan fasilitas publik diharapkan bisa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan 3M.

Bicara lebih jauh tentang upaya menerapkan protokol kesehatan, masyarakat terbagi dalam dua bagian. Mereka yang patuh serta mereka yang mungkin bisa dianggap abai. Covid-19 sempat dianggap penyakitnya “kelas atas” dan hanya menyerang mereka yang berduit dan berpendidikan. Lain halnya masyarakat kelas bawah yang menganggap jika ada Covid-19 ataupun tidak mereka harus tetap beraktifitas.

Bayu Hardiyono misalnya, tenaga pengajar salah satu kampus di Palembang mengaku jika tempatnya bekerja telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Meminimalisir kegiatan belajar mengajar tatap muka membuat dirinya dan keluarganya lega atas lonjakan kasus yang sedemikian rupa terjadi di Palembang dan Indonesia pada umumnya.

“Jelas kami khawatir, apalagi vaksin masih belum dipastikan kapan akan keluar. Ditambah lagi banyak informasi simpang siur mengenai Covid-19. Kami memilih mengikuti prosedur, protokol kesehatan,”ungkap Bayu. Selain aktifitas mengajar, Bayu juga telah sejak lama mengurangi aktifitas lainnya yang memungkinkan bertemu banyak orang.

Sebelum Covid-19 merebak, setidaknya satu kali dalam akhir pekan di setiap bulan, ia mengajak anaknya untuk sekedar mencuci mata di mall. Namun kini, hampir lima bulan terakhir ia dan keluarganya tak menginjakkan kaki di mall di kota Palembang. “Sekarang lebih banyak dirumah memang. Tinggal sebagai orangtua, kita yang harus kreatif,”ujarnya.

Lain Bayu, lain pula Henny. Sebagai pedagang kantin kampus ekonominya begitu terpukul akibat Covid-19. Ia harus putar otak untuk mencari cara lain mendapatkan uang. Kebutuhannya cukup mendesak. Dua anak tertuanya masuk kuliah berbarengan di tahun ini. Sementara empat anak lainnya juga masih bersekolah. Ia ingin anak-anaknya berhasil, sementara saat pandemik ini hampir seluruh kampus di Palembang meniadakan kegiatan belajar mengajar.

“Bapaknya (suami Henny, red) mau ikut bangunan (menjadi kuli bangunan), sekarang juga banyak yang setop. Mau narik ojek juga sepi. Jadi terpaksa ngumpulkan sedikit demi sedikit,”ujarnya. Henny tinggal di pemukiman cukup padat di kawasan Bukit Besar, Palembang. Sambil menunggu kampus kembali beraktifitas, Henny terpaksa berjualan sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Protokol kesehatan, jelas tak bisa diukur apakah ia sudah betul-betul menerapkannya atau tidak. Karena walaupun sudah mengenakan masker, ia bisa dibilang jarang mencuci tangan dan tidak bisa menjaga jarak aman. Saat berbelanja di pasar, maupun saat berjualan di lingkungan tempat tinggalnya.

Padahal saat sebagian masyarakat mungkin mengabaikan Covid-19, virus ini terbukti ada. Nyata dan hadir di tengah-tengah kita. Ini dialami langsung oleh Erika, salah satu jurnalis di Palembang yang sempat terpapar Covid-19, akhir Mei lalu. Dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG), kuat dugaan Erika terpapar oleh ibunya yang memang lebih dulu terpapar, karena dirawat di rumah sakit lantaran penyakit stroke.

“Awalnya ibu dirawat, kami sebagai anak tentu harus menjaga. Saat ibu di tes positif, waktu itu kami juga terpaksa di tes. Sampai akhirnya saya juga positif dan harus di isolasi,”kenang Rika yang dibincangi beberapa hari lalu. Rika mengungkapkan jika dirinya sama sekali tak menunjukkan gejala umum seperti batuk, flu, bahkan sesak nafas.

Namun, untuk menjaga dirinya dan keluarganya, Rika pasrah untuk menjalani isolasi di rumah sehat yang ditunjuk pemerintah, yakni Wisma Atlet yang berada di kawasan Jakabaring Sport City (JSC). Persis 14 hari Rika berada disana. Bersama sejumlah orang lain yang juga terpapar Covid-19. Berbagai profesi dan tak kenal usia.

“Covid itu nyata. Setelah keluar dari isolasi (karantina), saya juga masih harus isolasi dirumah. Sekarang jadi lebih hati-hati, karena bagi saya bukan penyakitnya yang sulit dihadapi, tapi sebagai ibu saya sulit berpisah dengan anak,”ungkapnya. Apa yang dikatakan Rika ini sudah pernah diungkapkannya kepada rekan media saat awal ia menjalani karantina.

Di tengah pro kontra yang terjadi di masyarakat, juga polemik yang terjadi secara nasional mengenai konspirasi Covid-19, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa yang dibincangi akhir pekan lalu mengungkapkan jika saat ini pihaknya berpedoman dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya menekan laju perkembangan Covid-19.

Jika melihat di masa awal PSBB kota Palembang, pihaknya juga telah menerapkan pembatasan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer. Sistem shift juga pernah diterapkan bagi pegawai yang bertugas dan berhadapan langsung dengan masyarakat di bidang pelayanan. “Beberapa surat edaran yang dikeluarkan itu cukup efektif menekan Covid-19 di tingkat ASN,”kata Dewa. Sebab, yang menjadi fokus menurutnya adalah pelayanan masyarakat di tengah pandemi. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemkot Palembang dalam menghadapi situasi ini.

Untuk masyarakat, relaksasi pajak dan pembebasan tagihan air PDAM Tirta Musi merupakan contohnya. Begitu juga mengenai anggaran yang sampai saat ini telah digelontorkan sebesar Rp50 Miliar, untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di kota Palembang. Sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk jaringan pengaman sosial, sarana dan prasaran kesehatan termasuk insentif tenaga medis, serta stimulus ekonomi bagi pelaku usaha di kota Palembang.

Langkah strategis ini menurut Dewa bertujuan untuk menekan laju perkembangan Covid-19 di kota Palembang sekaligus kembali menggerakkan roda ekonomi seiring yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kekhawatiran terpapar Covid-19 itu ada. Nyata dan dirasakan oleh pegawai yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kasi Identitas Penduduk, Disdukcapil Kota Palembang Akhmad Piping Ekhwany salah satu yang berada di garda terdepan. Diluar tenaga medis tentunya. Selama Covid-19 merebak di kota Palembang, ia tetap berhadapan dengan masyarakat memberikan pelayanan.

“Kalau pribadi, kami prinsipnya meyakini kalau yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan,”kata Piping. Selain suplemen yang diterima dari kantornya, Piping dan beberapa rekannya juga mengonsumsi makanan dan minuman herbal, termasuk jamu untuk menjaga imunitas tubuh. Sebab, jika melihat siapa yang ditemuinya, warga yang datang bisa dari mana saja tanpa diketahui asal usul medisnya.

Dijelaskan oleh atasan Piping, yakni Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang Dewi Isnaini, upaya protektif telah dilakukan pihaknya dalam beberapa metode. Pada awal kasus Covid-19 di kota Palembang merebak, pelayanan sempat dilakukan secara online. Saat situasi telah mulai membaik, pihaknya kemudian membuka kembali pelayanan tatap muka dengan protokol kesehatan ketat.

“Itu berlangsung hingga saat ini. Apalagi setelah kami dikunjungi Deputi Pelayanan Publik Ibu Diah Natalisa beberapa waktu lalu, sehingga setelah kami berkonsultasi, pelayanan tatap muka kembali dibuka,”ungkapnya. Setidaknya dalam dua bulan terakhir, Dinas Dukcapil kota Palembang telah kembali melayani masyarakat.

Suasana antrian dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang (1)

Dalam kurun waktu itu, kembali dijelaskannya, screening telah dilakukan sejak awal masuk gedung Dinas Dukcapil dimana warga harus mengatur jarak. Kemudian dicek suhu tubuhnya sebelum bisa bertemu dengan petugas dibagian pelayanan. “Itupun berjarak dan telah kami pasang sekat. Kalau tidak bawa masker, kami suruh pulang sama dengan yang suhu tubuhnya diatas 37,5 C,”kata Dewi.

Didampingi Kabid Pendaftaran Penduduk, Dinas Dukcapil Kota Palembang, Syahlan Samsu pengurusan KTP dan Akta Kelahiran tetap mendominasi permohonan yang diajukan oleh masyarakat selama pandemi ini. Namun, pihaknya juga tidak menemui kesulitan, karena selain masih menerapkan pula sistem pengajuan permohonan secara online, beberapa bagian dari fungsi Dinas Dukcapil juga telah di delegasikan kepada sembilan UPTD yang mengcover kebutuhan penduduk di 18 kecamatan di kota Palembang.

“Satu UPTD untuk dua kecamatan. Disana mereka sudah bisa mencetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran,”kata Dewi. Sehingga masyarakat kini menjadi lebih mudah, dan tentunya menghindarkan diri dari kerumunan seperti sebelum pandemi merebak.

Gambaran menyeluruh mengenai situasi Covid-19 di kota Palembang saat ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Sisi Fauzia yang didampingi Kabid Penyakit Menular Yudhi Setiawan. Menurutnya, kota Palembang tengah berada di zona orange yang berarti zona dengan resiko sedang dengan total skor Rt 2,26.

“Dari tingkat penularan, puncak kasus positif terjadi pada tanggal 14-27 Juni 2020 dimana terjadi 504 kasus,”ujarnya saat dibincangi Senin (23/11). Sampai saat ini kasus terus menurun dimana dua minggu terakhir jumlah kasus positif mencapai 261 kasus. Dijelaskan oleh Sisi, semakin banyak tes yang dilakukan, maka akan semakin banyak muncul kasus.

Per 30 November 2020, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ada sebanyak 4.114 kasus terkonfirmasi, 15.924 suspek, 152 probable, dnegan 3.512 kontak erat. Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mencatat terdapat 3.254 kasus sembuh dengan 231 orang yang telah meninggal akibat Covid-19 di kota Palembang.

Sepanjang Maret – November 2020 pihaknya juga mengaku telah mendapat sejumlah laporan adanya suspek ASN namun semua akhirnya bisa sembuh dengan isolasi mandiri di rumah. Diluar itu, Sisi mengaku kerjasama antar instansi juga diperkuat atas instruksi langsung Wali Kota maupun Sekda yang meminta agar dalam setiap tugas, ASN maupun honorer tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. “Prinsipnya sesuai arahan beliau, kampanye protokol kesehatan ini juga harus dilakukan oleh ASN, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,”jelasnya.

Dikatakan oleh Sisi upaya menekan laju perkembangan Covid-19 di kota Palembang juga diimbangi dengan penguatan saran dan prasarana kesehatan, juga insentif bagi tenaga medis. Saat ini, selain rumah sakit swasta di kota Palembang, ada pula RSUD Palembang BARI yang menjadi rujukan dan masih menerima pasien yang berkaitan dengan Covid-19, yang menerapkan penanganan dengan protokol kesehatan.

Sisi mengungkapkan, setelah melewati puncak kasus positif di Kota Palembang, yang terpenting saat ini adalah pengelolaan bagian Hulu dan Hilir. Sisi mengistilahkan bagian Hilir adalah kesiapan tenaga medis, sarana-prasarana kesehatan yang saat ini daya tampungnya masih cukup memadai. Sementara pada bagian Hulu yang perlu disadari dan dikedepankan adalah penerapan protokol kesehatan.

“Kita semua tahu saat ini vaksinasi sedang dipersiapkan. Namun untuk disadari oleh masyarakat, vaksinasi yang terpenting saat ini adalah penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,”ujarnya. (*)

 

Komentar

Berita Lainnya