oleh

Vebri : Penerapan Pajak 10%, Bisa embuat Pedagang Kecil Bangkrut

SUMEKS.CO – Mencermati surat yang dilayangkan Ketua DPRD Kota Palembang, kepada Walikota Palembang No 970/766/DPRD/2019, tertaanggal 17 September 2019. Isinya merupakan rekomendasi DPRD Kota Palembang, menindaklanjuti surat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) berkaitan dengan pajak hiburan.

Sangat di apresiasi oleh Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang, Sumatera Selatan (FK-PKBPS). Intinya, dari isi surat DPRD merekomendasikan agar Perda No. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah segera direvisi ulang pemerintah Kota Palembang.

“Kami dari FK-PKBPS, sangat setuju atas rekomendasi tersebut. Surat tersebut menjelaskan ketentuan tentang tempat pajak hiburan, hotel dan restoran sangat memberatkan para investor. Kami mendesak pihak Pemerintah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang periode 2019-2024, agar segera merevisi Perda Pemerintah Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah,” tegas Vebriansyah Al Lintani, sekretaris FK- PKBPSS, dalam konfermasi pers di rumah makan pindang burung jalan Malaka, kemarin.

Vebri, menjelaskan, setelah FK-PKBPSS melakukan kajian terhadap Perda No. 2/2018 tentang pajak daerah, khususnya BAB IV Pajak Restoran terdapat banyak kerancuan.

Sehingga sangat merugikan umumnya para pengusaha kuliner. “Ada beberapa hal yang kami sorot. Definisi dan klasifikasi restoran jelas dalam Perda No.2/2018, mendefinisikan restoran secara umum. Yakni restoran penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar, dan jasa boga/catering,” Ujar Vebri, yang juga ketua dewan kesenian kota Palembang ini.

Di katakan vebri, Definisi ini diturunkan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jelas definisi ini masih terlalu umum, dan berdampak pada penghitungan besaran pajak. Padahal, usaha penjualan makanan (kuliner) memiliki perbedaan permasalahan antara satu jenis dengan jenis lainnya.

Karenanya, berbeda pula kemampuannya dalam membayar pajak. Kemampuan membayar pajak itu bersifat personal dan disesuaikan dengan kemampuannya.

“Agar tercapai prinsip keadilan dalam membayar pajak. Perlu pengklasifikasian yang jelas. Sementara ketentuan dalam Perda ini menyamaratakan satu jenis usaha kuliner dengan jenis usaha kuliner lainnya,” kata dia ” sudah jelas dalam Ketentuan pajak 10 %, menurut UU RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 40 (1), Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya, pajak restoran dapat ditetapkan melalui Perda antara 0,1 persen hingga 10 %. Namun Perda No.2/2018 ini menetapkan pajak 10 persen, tarif yang tertinggi tanpa analisis yang baik dan benar,” terang vebri.

Menyinggung, ketentuan pajak restoran yang dibebankan pada konsumen? Vebri menjelskan, pembebanan pajak restoran melalui konsumen tidak tepat.

Sebab segmen pasar dari restoran juga berbeda. Di tempat usaha kuliner di mall-mall, restoran waralaba dan yang berada di kawasan elit dan standar tertentu. Standar tertentu mungkin dapat diterapkan karena konsumen dari segmennya kelas menengah ke atas.

Namun pada tempat usaha kuliner di perkampungan atau di pinggiran kota, standar manajemen pelayanan yang belum optimal. Konsumen kelas bawah tentu tidak tepat apabila dibebankan pajak.

Apalagi, mencapai 10 persen. Apabila masih diterapkan dikhawatirkan akan berdampak buruk . bukan tidak mungkin usaha kuliner tersebut akan bangkrut. (ckm)

Komentar

Berita Lainnya