oleh

Waduh! Mantan Kepala Puskesmas Sunat Dana JKN

SEKAYU – Setelah pekan lalu melimpahkan tahap 2, kasus mantan Kepala Dinas PUCK Muba Zainal Arifin. Kini Unit Pidkor Satreskrim Polres Muba kembali melakukan hal serupa, kali ini tersangkanya Sholihin SKM MM (43), mantan Kepala Puskesmas Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Muba.

Oknum ASN itu terseret kasus korupsi penyunatan dana jasa pelayanan kesehatan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berasal dari Silpa JKN 2016 dan JKN 2018 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ngulak.

“Jadi modusnya dia tidak membayarkan full jasa pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dan petugas di Puskesmas Ngulak, ada sekitar 101 petugas yang dipotong. Ini terjadi selama satu tahun saat dia menjabat,” ujar Kanit Pidkor Satreskrim Polres Muba Ipda Jon Kenedi didampingi Paur Humas Iptu Nazarudin Bahar saat menggelar konferensi pers di Mapolres Muba hari ini, Kamis (13/8).

Informasi dihimpun, modus tersangka meminta para pekerja melakukan tanda tangan berkas tanda terima, tapi menutupi nominal uang yang diberikan.Sehingga para petugas di Puskesmas tidak menerima penuh, disunat sebagian.

“Jadi kasus ini awalnya karena dari pengakuan anak buah yang bersangkutan sendiri di Puskesmas, kemudian kita tindaklanjuti dan lakukan penyelidikan pada 2019. Total ada 107 saksi yang kita periksa, mulai dari petugas Puskesmas hingga dari Dinkes Muba serta ahli,” tandas Jon.

Jon menjelaskan, Puskesmas Ngulak menggunakan menggunakan dana kapitasi JKN yang berasal dari silpa JKN 2016 dan dana JKN 2018. Dana itu, dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan 70 persen dan belanja operasional 30 persen.

“S ini kita tetapkan sebagai tersangka pada 11 November 2019. Pada Januari 2020, kita limpahkan berkas (Tahap I) ke JPU, lalu 8 Juli berkas tersangka dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU Kejari Muba. Nah, hari ini kita lakukan pengiriman tersangka dan barang bukti (tahap II) ke JPU,” jelasnya.

Untuk Pasal yang disangkakan, Jon menuturkan, tersangka dijerat primer Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 Jo UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 Jo UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Lebih Subsider Pasal 8 UU RI No 20 tahun 2001 Jo UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsider Lagi Pasal 9 UU RI No 20 tahun 2001 Jo UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” beber dia.

Disinggung apakah ada kemungkinan tersangka baru, Jon, menuturkan pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut. “Rim penyidik akan tetap mengikuti perkembangan fakta-fakta persidangan dan jika ada fakta baru akan ditindaklanjuti,” kata dia.

Tersangka sendiri, sambung Jon, menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ngulak sejak Juli 2017 hingga Januari 2019. “Lalu, tersangka menjabat sebagai fungsional umum di Puskesmas Ngulak dan jabatan terakhir hingga saat ini pengelola ketertiban pada seksi ketentraman dan ketertiban umum Kantor Lurah Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa,” beber dia.

Lantas kemana uang korupsi tersebut, Jon menjelaskan digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. “Belum kita jerat ke TPPU,” cetusnya.

Sementara, Kuasa Hukum tersangka yanki Megawati Prabowo SH dan Zulfatah SH, mengatakan, pihanya menyayangkan penahanan sang klien dilakukan penahanan oleh pihak berwajib.

“Ada surat pernyataan menjamin dari istrinya, kami juga menjamin bahwa tersangka ini tidak akan melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti,” jelas dia.

Kendati begitu, sambung Megawati, pihaknya tetap menghargai proses hukum yang berjalan.

“Jadi pada intinya menurut kami, klien kita ini tidak bersalah. Bagi penegak hukum kami harap bisa objektif dan bersikap adil. Kita juga masih menganut asa praduga tidak bersalah, selagi belum ada putusan dari pengadilan klien kita belum bisa dinyatakan bersalah,” tandas dia. (Kur)

 

Komentar

Berita Lainnya